Jakarta, 28 Oktober 2014. 86 tahun lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, para mahasiswa dan pemuda seluruh nusantara berkumpul di Jakarta untuk membuat sebuah sumpah bersama untuk mencintai dan berjuang demi tanah air yang satu, bangsa yang satu dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia.
Maka hari ini, tanggal 28 Oktober 2014, generasi muda harus berkomitmen mencintai dan berjuang untuk negeri ini, karena masa depan bangsa ada di tangan pemuda. 86 tahun lalu para pemuda telah berjuang mati-matian melawan penindasan penjajah dengan mempersatukan para pemuda dari seluruh pelosok negeri demi mencapai kemerdekaan Indonesia.
Perjuangan pemuda saat ini tidak lagi melawan penjajahan fisik, tidak lagi dalam keadaan terkekang dan terjajah, tetapi telah merdeka dan bebas menentukan pilihan untuk berkarya bagi negeri tercinta. Sehingga sumpah pemuda saat ini harus berbentuk tindakan kontrit berupa komitmen untuk berkontribusi membangun bangsa dengan semangat persatuan pemuda tahun 1928.
Dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda, maka organisasi mahasiswa-pemuda Cipayung Plus DKI Jakarta mengadakan konkow bareng dan diskusi soal "Kabinet Kerja dan Peran Pemuda", sekaligus deklarasi "Gerakan Mahasiswa Pengawas Kerja Kabinet (GMPKK)" pada Selasa, 28 Oktober 2014, jam 20.00 WIB di Taman Pramuka (Halte Busway Pasar Genjing) Jakarta Pusat.
Adapun organisasi pemuda Cipayung Plus DKI Jakarta yang turut menggagas diskusi dan deklarasi GMPKK yaitu PKC PMII DKI Jakarta, Badko HMI Jabodetabek-HMI Jakarta Raya, GMKI Jakarta, GMNI Jakarta, PMKRI Jakarta, KAMMI Jakarta, IMM Jakarta, dan Hikmahbudhi Jakarta.
Diskusi dan deklarasi ini dilakukan oleh mahasiswa-pemuda Jakarta dalam rangka turut serta mengawal proses pembangunan Indonesia ke depan setelah terbentuknya Kabinet Kerja Jokowi-JK. Komitmen Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membantuk kabinet yaitu untuk bekerja all out selama 5 tahun ke depan.
Sementara mahasiswa-pemuda Cipayung Plus menilai banyak menteri Kabinet Kerja yang bermasalah.Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta Mulyadin Permana, bahwa banyak menteri Kabinet Kerja yang memiliki masalah hukum yang akan menyandera mereka untuk fokus bekerja mensejahterakan rakyat. "Banyak menteri yang bermasalah, seperti Rini Soemarno yang tersandera kasus BLBI, korupsi penjualan aset pabrik gula RNI, dan kasus pembelian pesawat Sukhoi", kata Mulyadin.
Selain itu, ada nama lain seperti Sudirman Said yang merupakan orang terdekat Rini Soemarno, yang banyak disebut-disebut oleh media terindikasi terlibat dalam jaringan mafia migas di Petral. "Sudirman Said adalah menteri yang disebut-sebut tersangkut jaringan mafia migas yang membuat pengelolaan migas kita selama ini rugi terus", sambung Ketua Umum Komda PMKRI DKI Jakarta Stanislaus Raja Tonga.
Menurut Stanis, bagaimana kementerian ESDM nanti bisa berjalan maksimal dan bersih jika yang memegang kendali justru adalah mafia migas itu sendiri. "Menterinya saja bermasalah, bagimana mau memajukan pengelolaan migas dari hulu sampai hilir", ungkap Stanis.
Dan yang tidak kalah menghawatirkan yaitu salah satu menteri Jokowi-JK yang dipandang sangat liberal. Sebut saja Ignatius Jonan mantan Dirut PTKAI yang sekarang menjabat menteri Perhubungan.
Menurut Ketua Umum Badko HMI Jabodetabek Zulkarnain Bagariang, Ignatius telah berhasil meliberalisasi stasiun-stasiun Kereta Api dengan menggusur para pedagang kecil dan menggantinya dengan usaha retail kapitalis seperti Indomaret, Alfamart, dll.
"Bagaimana jadinya nanti Ignatius memegang kendali transportasi di perhubungan darat, laut dan udara di seluruh Indonesia? Mungkin dia akan melakukan kapitalisasi besar-besaran di semua moda transportasi. Bisa hancur negeri kita", cetus Zulkarnain.
Selain beberapa nama tersebut, masih ada beberapa menteri yang memiliki track record buruk secara personal, sehingga perlu dikawal kinerjanya oleh masyarakat, khususnya oleh agent of control (mahasiswa). "Jangan sampai mereka (menteri-menteri bermasalah) hanya akan menjadi beban pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun ke depan", tegas Mulyadin.
Dalam diskusi dan deklarasi tersebut, pimpinan Cipayung Plus DKI Jakarta yang hadir beserta para peserta sepakat menjadikan GMPKK sebagai instrumen untuk mempelajari kinerja menteri, menganalisa, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan dan juga menindak tegas indikasi-indikasi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh para menteri melalui jalur hukum atau dengan gerakan ekstra parlementer (demonstrasi).
Sehingga para pemuda bisa memastikan bahwa kementerian bekerja untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok-kelompok tertentu.
