Masa waktu yang panjang terhadap mahalnya harga protein hewani di Indonesia sejak kehadiran periode masa Presiden Gusdur hingga SBY dan
sangat diperparah pada masa Presiden Jokowi dengan
menghilang-leburkan Dinas Peternakan di daerah dan ada yang disatukan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, kondisi ini akan semakin memperparah posisi pemberdayaan dan pembangunan peternakan Nasional. Selama ini, pembangunan Peternakan Nasional selalu digalakkan dengan berbagai anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pemberdayaan peternakan Nasional melalui APBN yang cukup besar. Dengan pengeleminasian dan peleburan tanpa dasar yang realistis Dinas Peternakan,
bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap realisasi dana besar yang sudah masuk kedalam sektor Peternakan kita selama ini baik di Propinsi dan Kabupaten ?  Â
KEMBALI KE ARTIKEL