Ngawur, Subsidi Rp.1T Untuk Parpol

Sosok Tjahjo Kumolo sang Menteri Dalam Negeri mengelindingkan usulan pemikiran pada 9 Maret 2015 yang lalu, sebagai wacana untuk membiayai setiap Parpol  yang akan dibebankan lewat APBN (uangnya berasal dari seluruh rakyat Indonesia). Wacana seperti ini, tidak hanya Tjahjo saja yang menyampaikannya, beberapa petinggi partai lainpun pernah mencoba menghembuskannya sebelumnya. Artinya memang, wacana subsidi dana triliunan ini menjadi minat dan kehendak yang kuat dari beberapa partai. Setelah Tjahyo Kumolo menjadi Mendagri, wacana ini kembali dicoba untuk digelindingkan. Kita semua sepakat bahwa penggelindingan wacana subsidi Rp.1T ini, menunjukkan tidak adanya perasaan senasib dan sependeritaan dari Mendagri dan para petinggi Parpol bersama seluruh rakyat. Yang ada adalah, Mendagri dan Parpol hanya memikirkan bagaimana untuk kepentingan kelompoknya saja. Padahal Mendagri dan Parpol dihadirkan oleh UU adalah untuk mengurus dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan Kementerian serta Parpol adalah lembaga organisasi pengabdian kepada bangsa dan negara. Adanya pernyataan yang mengatakan Rp.1T untuk setiap Parpol adalah sangat kecil dibandingkan jumlah APBN, adalah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagi rakyat Rp.1T adalah sangat besar, apalagi untuk setiap Parpol yang ada. Sah saja wacana seperti diatas digelindingkan oleh seorang warga Negara, apalagi dari seorang yang sedang menjabat Menteri. Sangat disayangkan, penggelindingan wacana itu tidak tepat momen, mengingat kondisi mayoritas rakyat yang sedang dibebani oleh berbagai permasalahan biaya hidup yang tinggi serta kemampuan penerimaan devisa oleh Negara yang kecil dan prestasi produktifitas nasional yang rendah. Pada sisi lain, daya beli mayoritas rakyat terjadi pelemahan sebagai dampak dari banyaknya industri kecil dan menengah yang bangkrut karena tidak stabilnya dan semakin mahalnya harga pokok produksi serta kondisi daya saing yang lemah terhadap produk yang sama dari luar negeri. Tabungan Nasional yang kecil, tidak akan kondusif jika dibebani dengan berbagai pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif seperti subsidi setiap parpol.