Pemerintah Galau Dalam Masalah Buruh

Permasalahan buruh dinegara Indonesia mencuat tak habis-habisnya seolah Pemerintah tak berdaya atau memang tidak ada lagi Pemerintahan di Republik Indonesia ini. Tuntutan yang disampaikan para buruh yang terjadi diseluruh wilayah Propinsi NKRI ini dari beberapa waktu yang lalu hingga kini adalah seputar permasalahan gaji (UMK/UMP), kesejahteraan, termasuk outsourcing (alih daya = perbudakan neolib). Fokus tuntutan para buruh adalah mendasar dan sederhana yaitu pendapatan mereka dari kompensasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada beberapa perusahaan dimana mereka bekerja selama ini, dinilai oleh para buruh sudah tidak sebanding lagi dengan beban biaya hidup yang mereka pikul. Banyaknya frekwensi tuntutan yang diperjuangkan para buruh selama ini, dalam persaksian masyarakat Indonesia adalah Pemerintah hanya sekedar basa-basi, pura-pura memperhatikan serta tidak mensolusi akar permasalahan yang ada. Hal ini akan berdampak kembalinya para buruh melakukan tuntutan yang sama berulang-ulang dan mengganggu suatu aktifitas masyarakat perkotaan serta sangat mengganggu kinerja para perusahaan pabrikan. Selanjutnya, dampak pemberitaan media elektronika selama ini tentang tuntutan perburuhan kita adalah persaksian masyarakat Internasional dan pengusaha dunia berkesan SDM Indonesia terutama perburuhan, mencitrakan tidak kondusifnya investasi usaha pabrikasi di Indonesia. Dalam mensolusi permasalahan perburuhan di Indonesia, seharusnya melibatkan seluruh Kementerian yang terkait, tidak hanya diserahkan kepada Menakertrans saja seperti yang selama ini terjadi.