Betapa buruknya dan busuknya citra Partai di Indonesia bagi mayoritas masyarakat non-partai. Kita semua sependapat bahwa semua partai baik yang lama dan yang baru, adalah sebagai organisasi yang hanya aktif disaat menjelang Pemilu. Rapat-rapat pengurus sejak pada jajaran cabang, daerah dan pusat begitu intensif berjalan hanya memikirkan bagaimana bisa menang dan bisa masuk dalam persyaratan
ambang batas parlemen(parliamentary threshold) seperti tertuang dalam UU Pemilu Presiden-Wapres (bisa mencapai 20% kursi di DPR atau 25% suara sah Nasional pada Pileg DPR-UU No.42 Tahun 2008). Coba anda sekalian perhatikan disaat selesai setiap Pemilu, semua sekretariat partai pengurus cabang, daerah dan pusat menghilang dan kantor pengurus hanya sebagai kantor papan nama yang pintunya tidak pernah dibuka lagi sampai Pemilu mendatang.
Partai di Indonesia tidak menjadi pintu masuk penampung permasalahan rakyat serta pensolusi. Padahal, disaat selesai Pemilu-lah persoalan rakyat sangat banyak yang tidak bisa dipenuhi dan tidak bisa dilayani oleh Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memenuhi pesan dan amanat undang-undang untuk itu lembaga kepartaian sangat diperlukan oleh rakyat sebagai tempat pengaduan. Kenyataannya, baik semua partai dan seluruh lembaga pemerintahan, tidak memperhatikan permasalahan rakyat, malah memanfaatkan permasalahan dan persoalan rakyat dengan mengkreasi berbagai proyek beranggaran besar seolah-olah mensolusi permasalahan rakyat, lalu proyek itu bisa dengan mudah dimanipulasi dengan membuat berbagai bukti dan mark-up pengeluaran palsu dalam pembenaran untuk argumentasi palsu dalam pemeriksaan BPK yang juga besar peluang berdamainya.
KEMBALI KE ARTIKEL
