Pertama, saya melihat Ganjar Pranowo membawa Jawa Tengah menjadi provinsi paling informatif. Tahun ini, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kembali disabet Jawa Tengah. Ini merupakan kelima kalinya torehan prestasi berturut-turut sejak 2018 lalu. Anugerah itu disematkan untuk Jawa Tengah bukan begitu saja gampangnya.
Ganjar Pranowo sembari menginjak gas, rem, dan kopling tetap memegang kendali kendaraannya supaya tetap di jalur: Tuanku Rakyat, Gubernur Cuma Mandat. Slogan kepemimpinan Ganjar itu melahirkan berbagai program, dan prestasi. Misalnya, yang berjalan hingga sekarang yakni, media sosial yang diinisiasi sebagai saluran kilat komunikasi maupun pelaporan dari masyarakat.
Ganjar membuktikan bahwa birokrasi tidak melulu soal kelambanan, apalagi pelayanan terabaikan. Dia buang jauh-jauh anggapan itu lalu merombaknya 360 derajat. Banyak aduan yang muncul sana-sini cepat ditanggapi, dikerjakan hingga penyelesaian. Contoh konkret, laporan jalan rusak dari masyarakat langsung direspon, dinas terkait sigap memberesi. Wajar, jika muncul ketercapaian perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer.
Kedua, jejaknya mengatasi kemiskinan. Saya anggap cukup berhasil, walau persoalan itu masih menjadi momok. Jawa Tengah menjadi paling bagus dari 25 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan. Dilihat data BPS pada 2013, ada 4,8 juta penduduk miskin menjadi 3,8 juta penduduk miskin pada tahun ini. Hasil itu juga terlihat dari potret bantuan RTLH yang telah dituntaskan sebanyak 11.417 unit selama setahun terakhir. Bila ditotal sejak awal memimpin, sudah ada 1.041.894 bantuan RTLH tersalurkan.
Ketiga, menurut saya program ini sangat fenomenal, yakni pemberantasan korupsi. Kita mungkin mengenal Ganjar sebagai gubernur yang tak kenal lelah soal kampanye antikorupsi. Dia terus menggaungkan melalui program kerjanya. Salah satunya yang sudah saya singgung di awal: keterbukaan informasi lewat media sosial.
Namun, saya lebih memilih membahas aksinya menjadi kepanjangan tangan KPK dalam menggerakkan program Desa Antikorupsi. Sebelum ke sana, kita tilik bersama upayanya membasmi korupsi selama ini. Mulai transparansi lelang jabatan, stop setoran atasan, berantas pungli-pungli di kantor pelayanan, membuat kurikulum antikorupsi sekaligus pelajar sebagai agennya, hingga menggerakkan 29 desa yang menyandang gelar desa antikorupsi.
Lahirnya 29 desa antikorupsi ini merupakan yang pertama terbanyak di Indonesia. Toh, meskipun program milik KPK, tetapi Ganjar menyambut dengan luar biasa. Ketika daerah lain belum sepenuhnya gerak, Ganjar justru masif melakukannya di 29 desa itu. Yang teranyar adalah Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang. Desa Banyubiru masuk kategori 10 desa antikorupsi nasional versi KPK 2022. Desa di lereng Gunung Ungaran itu bersama 28 desa lainnya di Jawa Tengah menjadi percontohan desa antikorupsi nasional, bahkan dunia.
Mengapa program Desa Antikorupsi disambut baik Ganjar? Saya yakin, kalian sepaham denganku. Apalagi bagi kalian yang merupakan anak desa seperti saya. Kalian pasti sering mendengar celotehan 'ujung-ujungnya duit', atau 'silahkan sukarela' ketika berurusan dengan administrasi maupun surat-surat di balai desa. Meskipun tak seluruhnya seperti itu, tetapi hal itu sudah terbenak di masyarakat desa.
Ada fakta tentunya diikuti data. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 132 kepala desa terjerat korupsi pada 2020. Tahun berikutnya pada semester pertama tercatut 197 kasus korupsi, sebanyak 62 di antaranya merupakan korupsi sektor dana desa. Nah, selain celotehan tadi juga ada yang gemar memangsa dana desa. Sejalan dengan KPK, saya kira Ganjar benar-benar akan memberantas angka penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Tentunya, ini juga bentuk perhatian atas carut marutnya pengelolaan dana desa, dan persoalan mengarah korupsi lainnya.
Saya pilih konteks dana desa. Dalam buku panduan antikorupsi milik KPK, kecurangan itu muncul dari rancangan anggaran biaya yang lebih tinggi dari harga pasar, hingga pemotongan dana desa. Kemungkinan yang terjadi selama ini karena faktor kemampuan terbatas aparat desa mengelola dana desa. Belum lagi, kurangnya fungsi pengawasan inilah yang menggoda aparat desa 'main-main' dalam pusaran lumpur korupsi.
Melalui desa antikorupsi, saya kok yakin kalau Ganjar bisa membenahi pengaturan regulasi, peningkatan kapasitas, hingga kompetensi aparat desa. Pengawasan ditingkatkan, warga dilibatkan, hingga menaikkan kapasitas aparat desa. Buktinya sudah ada 29 desa yang punya label desa antikorupsi. Upaya antikorupsinya begitu kompehensif, dari kalangan atas sampai bawah. Saya sepakat dengan kalian bahwa Ganjar sangat menyayangi pejabat pemerintahan sampai perangkat desa supaya tak terjerumus dalam praktik rasuah yang begitu menggiurkan.
Dengan begitu, celotehan yang membuat kita terngiang, perlahan akan punah dengan sendirinya. Adanya desa antikorupsi akan mengobarkan nilai-nilai integritas ke seluruh pelosok Indonesia. Ternyata, pembangunan budaya antikorupsi juga digalakkan melalui dunia pendidikan. Tercatat ada 23 SMA/SMK di Jateng yang menerapkan kurikulum antikorupsi. Kurikulum besutan Ganjar Pranowo ini merupakan caranya menyiapkan generasi muda untuk masa depan. Memang komprehensif.
Keempat, masih soal pendidikan. Sebanyak 5.546 guru honorer dalam naungan Jateng menerima gaji sesuai UMK daerah masing-masing plus 7,5 persen sampai 10 persen. Belum lagi, pada tahun ini ada pengangkatan 319.000 guru. Beriringan dengan kesejahteraan, Ganjar juga mencetak 18 SMK Negeri menjadi boarding school khusus siswa miskin. Program ini pertama kali ada di Indonesia. Lewat sekolah gratis berbasis asrama itu banyak lulusan yang bekerja di perusahaan besar nasional, bahkan internasional.
Jejak Ganjar Pranowo kian lebar ketika dia meluncurkan kembali Hetero Space di Banyumas. Start up ini merupakan ketiga kalinya yang ada di Jawa Tengah, setelah Semarang dan Surakarta. Saya bangga dengan adanya tambahan geliat usahawan ini yang dibuka juga untuk anak muda se Indonesia.
Apakah saya sah kalau bilang Ganjar merupakan represtatif pemimpin yang membawa kepedulian dari pemerintah hingga bisa dirasakan oleh warga? Tenang itu hanya sebuah pertanyaan saja yang tidak perlu dijawab sekarang.
Jika kita melihat gaya Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah, dia selalu mengakui kekurangannya. Berbanding terbalik dengan gaya pemimpin lainnya yang kita tahu selalu menunjukkan prestasi, tanpa mau melampirkan kekurangannya. Sampai-sampai, apa yang dibilang publik kurang pun selalu diakuinya.
Itulah kelakuan Ganjar yang saya rekam selama ini. Namun demikian, satu per satu bukti kerja kerasnya telah berbuah manis. Apalagi di tengah penetrasi internet yang makin masif ini. Tak ayal warga Jateng banyak yang puas dengan kinerjanya. Sebut saja hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan 84,3 persen responden terpuaskan dengan kinerja Ganjar Pranowo.
