Perpecahan internal di tubuh partai Golongan Karya (Golkar) nampaknya akan semakin meruncing, setelah dalam sidang Mahkamah Partai tidak menghasilkan sebuah keputusan. Akan tetapi pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) menetapkan bahwa kepengurusan Partai Golkar yang di pimpin oleh Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar versi Ancol Jakarta, yang di akui oleh Pemerintah.
