Di desa saya pernah terjadi konflik antara masyrakat dengan pejabat desa yang berkerja dibalai desa saya. Konflik tersebut diawali karena adanya oknum pejabat desa yang menjual Salinan KTP kepada salah satu partai politik. Hal tersebut terjadi ketika hendak adanya pemilihan kepala daerah Gunungkidul. Pada awalnya masyarakat curiga, kenapa jumlah penduduknya yang mendukung salah satu parpol, terbanyak di Gunugkidul. Padahal masyarakat tidak merasa mendukung. Kemudian masyarakat melakukan penelusuran hingga pada akhirnya menemukan adanya oknum pejabat desa yang melakukan hal tersebut. Pada saat ditanya secara baik baik oknum tersebut tidak mau mengakui kesalahannya, hingga pada akhirnya terjadi lah demo besar besaran yang dilakukan oleh masyarakat di desa saya untuk menurunkan oknum pejabat desa tersebut dari pemerintahan. Masyarakat ingin mendukung parpol sesuai dengan keinginan hatinya bukan dengan cara pejabat desa menjual Salinan KTP kepada salah satu parpol. Saya menyimpulkan bahwa masyarakat dan pejabat desa berkonflik karena adanya penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pejabat desa tersebut hingga menyulut emosi warga. Dari sini saya melihat kegiatan tersebut cocok dengan teori konflik oleh Ralf Dahrendorf dalam teori ini dijelaskan wewenang dan juga kekuasaan merupakan faktor yang menentukan terjadinya konflik sosial.
KEMBALI KE ARTIKEL
