Penangkapan Edhy Prabowo ini tentu saja sangat mengejutkan. Secara Sang Pengganti Susi Pudjiastuti ini adalah orang dekat Prabowo. Terpilihnya Edhy Prabowo dan Prabowo adalah bagian dari kejutan politik setelah Pilpres 2019, yang mana keduanya dulu adalah kubu rival Presiden Jokowi. Terpilihnya kedua tokoh Gerindra tersebut menjadi semacam lambang rekonsiliasi dua kubu yang sempat bersaing sengit pada gelaran pemilihan sebelumnya.
Logisnya, kedua menteri tersebut seharusnya memberikan yang terbaik agar tidak mengecewakan kedua kubu. Tekad itu pula yang sempat diutarakan oleh Edhy Prabowo sebelumnya. Dalam sebuah acara bincang-bincang ia menyatakan bahwa ia akan membuat bangga Presiden Jokowi dan Prabowo.
"Saya akan buat Pak Jokowi bangga tak salah memilih saya. Sama halnya dengan Pak Prabowo tak salah memilih saya," ujarnya kala itu.
Tetapi semua itu hanya tinggal janji. Nyatanya sekarang Sang Menteri KKP berompi orange sebagai tahanan KPK. Menghianati janjinya sendiri yang telah diucapkan sebelumnya. Perihal ekspor benih lobster yang menjadi sandungannya.
Dengan tertangkapnya Edhy Prabowo yang berpartai Gerindra tersebut, Fadli Zon yang merupakan elite Partai Gerindra pun diserang netizen. Tetapi bukan Fadli Zon namanya jika tidak bisa menyerang balik.
Lewat media sosial twitter Fadli Zon mengapresiasi langkah Edhy Prabowo yang langsung mundur dari Wakil Ketua Gerindra dan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai langkah bijak. Malahan ia membawa-bawa nama kader PDIP, Harun Masiku yang sampai saat ini seperti hilang ditelan bumi.
Yang menarik, diantra pejabat yang juga tersangkut kasus Edhy Prabowo adalah staf Edhy Prabowo yang sempat buron, Andreau Pribadi, ternyata adalah Kader PDIP. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.
Menurut Ahmad Basarah Andreau pernah menjadi Caleg pada Pemilu 2019, tetapi gagal. Setelah gagal menurutnya Andreau tidak aktrif lagi di PDIP dan Sang Ketua DPP mengaku baru mengetahui setelah adanya kasus OTT KPK Edhy Prabowo ini.
Memang dalam kasus ini Edhy Prabowo lah yang bertanggung jawab paling tinggi selaku menteri, tetapi dengan fakta adanya staf pribadi yang dari kader atau kader yang sudah tidak aktif lagi dari partai lain maka membuka mata kita bahwa semua oknum dari partai manapun bisa saja berpotensi untuk menjadi tikus-tikus korupsi yang merugikan negeri ini. Semoga tidak disusul kasus baru atau OTT KPK pada menteri lainnya...I]
