Airlangga Hartarto Dorong ASEAN Kompak dalam Merespon Diskriminasi Kebijakan Sustainabilty Uni Eropa

  Sebagai Asosiasi negara-negara dengan tingkat ekonomi tidak merata, ASEAN dihadapkan kepada sejumlah isu yang dalam beberapa hal cenderung membuat para anggotanya bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan tuntutan dan kepentingan nasional masing-masing. Akibatnya tak jarang ketidakkompakan tersebut itu berujung merugikan, tak cuma untuk satu negara namun juga harus dialami oleh seluruh anggota lainnya. Salah satu isu yang sedang menjadi tantangan untuk dicarikan kesepakatan bersama adalah masalah kebijakan keberlanjutan global yang cenderung diskriminatif.

Isu  agenda keberlanjutan tersebut menjadi satu tema utama yang dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-24 (24th ASEAN Economic Community Council -- AECC Ministerial Meeting) pada Senin (7/10/2024) di Vientine Laos yang dihadiri oleh  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, Indonesia terus menggalang jaringan dan dukung terhadap tindakan dan laku diskriminatif Uni Eropa. Tindakanitu terlihat dalam penerapan UU anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR (EU Deforestation Regulation (EUDR) karena potensial memunculkan disrupsi produksi manufaktur serta menimbulkan  hambatan kepada perdagangan produk-produk berbasis kayu, tanaman, dan perkebunan.

Semula, EUDR tersebut akan diterapkan pada akhir Desember 2024 namun ditunda hingga akhir 2026. Penundaan itu tidak lepas dari keberatan Indonesia atas sejumlah penerapan aturan yang didasarkan kepada data dan kondisi hutan yang tak lagi relevan dengan situasi faktualnya, dan menggunakan versi sendiri. Menghadapi masalah tersebut, Indonesia bersama Malaysia telah mengajukan usulan pembentukan gugus tugas bersama Uni Eropa guna  berbagi keterbukaan data geospasial sebagai basis aturan EUDR. Apalagi negara-negara maju lain seperti  yang juga mitra internasional, seperti  Amerika Serikat dan Jerman juga mengajukan keberatan.

Atas isu tersebut pertemuan tingkat menteri ini juga memberi perhatian besar, ini terlihat dalam rancangan komunike bersama Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggotanya yang sedang mempersiapkan 5 keluaran prioritas agenda keberlanjutan ASEAN, antara lain Implementasi Kerangka Ekonomi Sirkuler, Operasionalisasi Strategi Netralitas Karbon, Pedoman untuk Pengembangan Investasi Keberlanjutan, Rencana Aksi bagi Pertanian Keberlanjutan, dan Pelaksanaan Kerangka Ekonomi Biru.

"Saya mengajak semua negara anggota asosiasi kompak dan pro-aktif memberi respon secara terukur, khususnya terkait kebijakan keberlanjutan dunia yang diskriminatif seperti EUDR, karena berdampak negatif pada perekonomian dan kehidupan masyarakat banyak," tegas Menko Airlangga saat menyampaikan intervensi pada pertemuan AECC tersebut.

Dirinya berharap ada langkah bersama ASEAN dalam penguatan posisi strategis serta masukan melalui berbagai kanal dialog dengan mitra-mitra penting ASEAN. Menko Airlangga juga menegaskan bahwa implementasi agenda kebijakan keberlanjutan ASEAN harus lebih pragmatis, dengan mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.