Dari  kondisi faktual tersebut serta kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia  telah memilih garis tegas untuk tidak mau terseret dalam rivalitas kekuatan besar dunia  yang kian hangat tersebut. Alih-alih mau terlibat dalam rivalitas antara Komunis dan Liberal pada masa perang dingin, atau ikut terlibat dalam perebutan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat pada masa kini, Indonesia tetap konsisten dan mencoba tetap menjalin kerjasama dalam bidang-bidang yang lebih menguntungkan. Karena pilihan demikian jauh lebih realistis mengingat kepentingan dalam negeri juga meminta hal demikian yang lebih mengemuka.
Prinsip kerjasama saling menguntungkan secara ekonomi itu sendiri telah menjadi preferensi yang ditetapkan pada pemerintahan presiden Joko Widodo. Mulai dari kerjasama bilateral, unilateral atau dalam kepesertaaan berbagai inisiatif dan organisasi antar negara seperti ASEAN ataupun G20. Namun Indonesia juga bersedia menerima sejumlah inisiatif yang ditawarkan oleh satu sejumlah negara untuk pengembangan kawasan yang disebut Indo Pacific.
Dengan berpanduan kepada kebijakan itulah sejumlah negara mulai menunjukkan ketertarikan dengan prinsip yang dikemukakan Indonesia. Apalagi, dengan posisi keketuan pada G20 tahun ini dan ASEAN pada tahun depan yang suka atau tidak membuat Indonesia bisa memasukkan agenda yang dianggap penting.
Salah satu negara yang telah mencoba langsung mencoba menjalin kesepahaman  dan kerjasama strategis dengan Indonesia adalah Prancis. Hal itu terlihat dari kehadiran langsung sejumlah senator negara mode tersebut di Indonesia dan menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.  Kehadiran delegasi tersebut antara lain ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis perdagangan yang telah berlangsung sejak tahun 2011 dan memperkenalkan konsep  Indo-Pacific Strategy versi negara tersebut.
"Kunjungan kami ke Indonesia kali ini bertujuan untuk melakukan studi atau kajian terkait Strategi Prancis di Kawasan Indo-Pasifik," sekaligus ingin membahas hubungan antara kedua negara, dengan harapan dapat meningkatkan kerja sama yang saat ini telah terjalin dengan baik,"kata Senator Rachid Temal yang memimpin Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada Senat Republik Prancis dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (13/09), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Temal menjelaskan, mereka hadir karena ingin bertukar pandangan terkait Indo Pacific dengan Indonesia yang pada tahun depan juga akan memegang keketuaan ASEAN. Secara lebih jauh, pusat negeri mode Eropa itu ingin mendapat penjelasan atas cara dan pendekatan yang dilakukan Indonesia untuk kawasan Indo Pacific serta strategi yang diterapkan agar kawasan ini tetap inklusif, bebas dari pengaruh satu atau beberapa negara dan menyejahteraan rakyat.
Menariknya, terdapat kemiripan antara konsep Indo-Pasifik  Prancis dengan yang dimiliki Indonesia. Indonesia memandang kawasan tersebut tak cuma terkait isu politik dan keaman semata, namun juga berkait ekonomi. Sehingga dalam poin ini,  eksistensi ASEAN sebagai organisasi di kawasan punya peran  sangat strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pernyataan penutupnya, Senator Temal menyatakan kesiapan Prancis untuk membantu penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia berupa pesawat tempur dan kapal selam. Pihaknya juga siap untuk bekerja sama terkait transfer teknologi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyampaikan harapan agar pihak Prancis dapat memberikan fasilitas offset dalam proses pembelian alutsista tersebut serta membuka kemungkinan untuk kerja sama pengadaan kapal patroli guna menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan
Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia baru saja berpatisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Poin penting dari pertemuan tersebut adalah penetapan target untuk menghasilkan solusi konkret bagi kawasan dalam beberapa tahun ke depan.
"Indonesia juga meminta dukungan dari Prancis agar perundingan Indonesia -- European Union CEPA (IEU -- CEPA) dapat dipercepat penyelesaiannya. Pada faktanya terdapat beberapa isu penting yang perlu dibahas secara mendalam tapi saya optimis bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," ujar Menko Airlangga.
