Sehingga suasana politik pun menjadi hangat karena ada yang menganggap apa yang dilakukan koalisi Merah Putih adalah sebagai ‘bentuk perlawanan’ terhadap pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-JK yang mengalahkan calon mereka. Tetapi sebagai sikap politik itu sich sah-sah saja yang penting tolong dong jangan buat rakyat menderita karena perbedaan friksi tersebut.
Perbedaan ini terkait Pilkada Langsung oleh masyarakat dan Pilkada Tidak Langsung yakni melalui sistem DPRD. Yach wajar-wajar saja bagi saya namanya juga dinamika politik yang pasti didasari oleh beragam alasan dan tujuan yang sejatinya hanya partai politik itu sendiri yang paham. Keduanya memiliki sisi positif dan negatif masing-masing tinggal bagaimana kita melihatnya dan mencari solusi alternatif kedepan agar Pilkada mampu menghasilkan pemimpin yang mampu bekerja untuk rakyat yang dipimpin bukan asal partainya.
“Pilkada langsung masih kami yakini yang terbaik, meskipun harus diakui masih ada kekurangan-kekurangan,” ungkap Pimpinan Panja RUU Pilkada dari PDIP, Arif Wibowo.
“Itulah yang menyebabkan kami berubah pikiran karena pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” ungkap Tantowi Yahya yang juga anggota Fraksi Partai Golkar (sumber : Harian Sindonews)
PILKADA SECARA LANGSUNG menciptakan politik biaya tinggi sehingga wajar apabila punya modal besar bisa nyalon, kemudian rawannya bentrok horizontal yang melibatkan antar pendukung bakal calon, karena besarnya biaya yang dikeluarkan sebelum nyalon akan rawan munculnya korupsi (istilahnya balikin modal gitu ..), efek lainnya adalah rawan munculnya dinasti politik dan rawan politik uang.
Sedangkan PILKADA TIDAK LANGSUNG cenderung untuk membatasi hak rakyat untuk memilih calon independen, hak berpolitik rakyat pun hilang, rawan memberi peluang anggota DPRD terlibat politik uang, tidak sejalan dengan sistem presidendial yang dianut ditingkat pusat, rakyat tidak memiliki hak melihat rekam jejak calon Kepala daerahnya.
Apapun pilihanya karena negeri ini mengantur sistem konstitusi dimana UUD 1945 yang tertinggi yach kembalikan saja ke UUD, karena dimata penulis dengan sistem presidensial Republik ini dimana rakyat ikut memilih Presidennya. Maka sejatinya untuk turunannya seperti Gubernur, Bupati ataupun Walikota ya mengikuti cara kita memilih presiden.
Tapi sebagai masyarakat awam, penulis mengikuti apa yang nanti diputuskan tinggal bagaimana kita tetap melakukan kritik yang membangun agar kedepannya harapan munculnya pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dapat terwujud.
Salam kompasiana,
Wefi
