Pengembangan kawasan berbasis transportasi publik masal atau berorientasi transi atau biasa dilkenal dengan Transit Oriented Development (TOD) menjadi sangat menarik untuk didiskusikan kembali, bahkan setelah kebijakan penetapan pemindahaan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan, isu mengenai TOD ini khusnya di DKI Jakarta tidak pernah bosan untuk dibahas bahkan yang lebih luas TOD di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia, TOD yang diterangkan pada Peraturan Menteri ATR BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit ini adalah mejelaskan bahwa konsep pengambangan yang dibentuk berada di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan pada intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi ini seakan menjadi solusi yang benar-benar mutahir dalam menangani berbagai permasalahan perkotaan di Indonesia, tapi pertanyaannya apakah benar seperti itu ?
KEMBALI KE ARTIKEL
