Secara spesifik dialog yang dimulai pukul 14.00 dan berlangsung selama kurang lebih 90 menit itu membincangkan soal vaksin Covid-19.
Narasumber yang hadir ialah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga Ketua Umum KAGAMA serta Pakar Virologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Saifudin Hakim. Hadir pula Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin selaku Ketua Tim Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi (Satgas PEN) Covid-19.
Para narasumber memaparkan sejumlah strategi serta pandangan mereka terhadap penanganan pandemi di Indonesia, baik dari skala daerah hingga nasional. Mereka juga menanggapi sejumlah masukan dan pertanyaaan kritis yang diajukan.
Sayangnya dialog menjadi kurang lengkap. Sebab satu narasumber utama, yakni Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto berhalangan hadir. Padahal sebelumnya sudah diumumkan sang menteri akan turut mengisi perbincangan.
Tak diketahui pasti alasan Menkes Terawan urung hadir. Belum lama acara dibuka, moderator memberitahukan bahwa Pak Menteri batal bergabung. Tak ada pula perwakilan Kementerian Kesehatan yang menggantikannya.
Ketidakhadiran Menkes Terawan sangat disayangkan mengingat KOMPAS Talks Bersama KAGAMA merupakan sarana yang strategis untuk memaparkan sejumlah hal penting terkait persiapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang menurut rencana akan dimulai pada November 2020.
Presiden Jokowi sendiri pada 19 Oktober memerintahkan para menterinya untuk melakukan sosialisasi seputar vaksin secara lengkap dan jelas kepada masyarakat. Itu ditekankan oleh Presiden karena tak ingin buruknya komunikasi dan sosialisasi para menteri terkait UU Omnibus Law kembali terulang.
Komunikasi yang baik semakin mendesak andai kata vaksinasi benar-benar digulirkan sesuai rencana awal. Pemerintah hanya punya waktu 1 bulan untuk membuat masyarakat paham dan akhirnya mendukung program vaksinasi.
Maka dari itu publik perlu mengetahui strategi vaksinasi, baik dari segi rencana, persiapan, hingga antisipasi terhadap kendala serta risiko yang mungkin dihadapi. Yang tak kalah penting, masyarakat menantikan keterbukaan pemerintah terkait efektivitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin yang disiapkan.
