Kerusakan hutan sudah terjadi sejak beberapa tahun silam, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang tidak ada secara umum dasar hukum untuk menunjukkan hutan tetap, perlindungan hutan dan pemungutan retribusi untuk  penebangan  kayu dan pemungutan hasil hutan ikutan. Namun di daerah-daerah tertentu memang telah di undangkan seperti (a) reglemen-reglemen agraria, (b) ordinasi-ordinasi perlin-dungan hutan, (c) ordinasi-ordinasi perladangan dan (d) reglemen-reglemen penebangan kayu, namun peraturan-peraturan tersebut masih sim-pang siur dan mengandung banyak kelemahan dan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menjalankan pemangkuan hutan yang sehat (Tim Penyusun Sejarah Kehutanan I, 1986:71-84).
KEMBALI KE ARTIKEL
