Mohon tunggu...
KOMENTAR
Sosbud Pilihan

Mendorong Transparansi Keuangan Daerah di Era Reformasi

7 Juni 2014   04:53 Diperbarui: 20 Juni 2015   04:54 249 0

Penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh pakde Harto kepada B.J Habibi pada tanggal 21 mei tahun 1998 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Sebab momentum ini merupakan tanda “tamat-nya” sebuah riwayat rezim yag dinilai sangat otoriter,sebuah ciri yang mengisyaratkan runtuhnya sebuah rezim yang memiliki bentuk pemerintahan yang birokrasi pemerintahannya dalam setiap merumuskan kebijakan pembangunan dan pemrintahaan cenderung elitis dan tertutup serta berbau KKN. Setelah runtuhnya rezim pakde harto yang lebih akrab kita sebut orde baru, bangsa indonesia mulai star masuk kesebuah era baru yang kita kenal dengan era reformasi. Dengan bergulirnya era reformasi ini bangsa indonesia memilki beberapa agenda besar, diantaranya adalah supremasi hukum, otonomi daerah selua-luasnya, pemberantasan KKN, dan lain sebagainya. Dengan harapan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, terbentuknya sistem pemerintahan di daerah brdasarkan asas desentralisasi, terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dari KKN. Agenda maupun harapan-harapan ini kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun