Menurut  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kolaborasi pentahelix ini dinilai dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk terlalu bergantung pada pemerintah dalam menghadapi persoalan di sekitar mereka.
Pada dasarnya, kolaborasi terjadi karena sejumlah aktor yang terlibat dalam mencegah dan dalam pemulihan pasca banjir memiliki keterbatasan masing-masing sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kolaborasi ini pada dasarnya sudah tepat dilakukan. Misalnya, melalui kolaborasi dengan Jakarta Smart City, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebagai leading sector  lebih mudah memantau kondisi banjir Jakarta.
Media juga turut serta mengabarkan info berita banjir secara cepat. Kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mempercepat penyaluran bantuan korban banjir. BPBD juga bekerjasama dengan banyak pihak dalam menyediakan posko banjir.
Namun, praktik kolaborasi pentahelix itu seharusnya juga mengedepankan keterlibatan masyarakat agar tidak hanya berpartisipasi saat banjir datang. Dengan kata lain, BPBD sebagai pemandu kolaborasi perlu lebih serius dalam upaya pencegahan atau kesiapsiagaan yang melibatkan peran aktif masyarakat. Misalnya, masyarakat diberikan penyadaran agar selalu siap siaga, mengetahui harus berbuat apa, sebelum, ketika dan setelah banjir (unesco.org, 2007).
Penyadaran juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan memanfaatkan media online khususnya dalam hal menjaga lingkungan. Misalnya, masyarakat diberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga sampah tidak dibuang sembarangan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS).
