Oleh: Vetiana Halim.
Krisis pangan semakin terasa di Jawa Barat, seiring semakin naiknya harga makanan pokok, beras.
Harga beras terkini dii jabar masih fluktuatif dikisaran Rp 13500/kg. Meskipun pada akhir september lalu, pemerintah sudah penyalurkan bantuan cadangan pangan (BCP) hampir 50 persen. Klaim pemerintah agak berbeda dengan pantauan media. Menurut pejabat gubernur Jawa barat, Bey Triadi Machmudin, harga beras  rata-rata ada dikisaran Rp. 11.438.
Pemerintah terus melakukan upaya untuk menstabilkan harga beras, dengan menyalurkan BCP dan melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM), untuk menhadapi dampak el nino yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi rakyat semakin sulit. Harga beras tak kunjung turun dan stabil diharga yang terjangkau oleh masyarakat. Â Rasanya, untuk mendapatkan harga makanan pokok ini seperti sediakala menjadi harapan palsu.
Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan menyelesaikan permasalahan krusial ini. Pertama, tentang ketersediaan pangan dan kedua tentang distribusi pangan.
Ketersediaan pangan berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan di Jawa Barat. Apakah lahan yang disediakan untuk pertanian mencukupi untuk memproduksi pangan ataukah tergusur oleh kepentingan kebijakan lainnya.
Jawa Barat dikenal dengan kebijakan penyerapan investasinya yang jor-jor an. Dan penyerapan investasi ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan ekonomi khusus. Tentu saja ini akan menggunakan lahan pertanian, dialihkan untuk pembangunan tersebut. Dampaknya, supplai pangan semakin berkurang, sementara pertumbuhan penduduk (yang merupakan demand pangan) semakin bertambah. Karena demand lebih besar dari supplai, otomatis harga akan naik. Dampak berikutnya, kenaikan harga secara umum akibat kenaikan harga makanan pokok.
Belum lagi pendapatan masyarakat yang menurun. Uang berputar tidak hanya di sektor riil, namun di sektor non ril pula. Semakin maraknya judi online menambah distribusi pendapatan semakin tidak merata. Dan ini tentu berimbas pada akses mendapatkan pangan dan distribusi pangan. Hanya orang yang berpenghasilan tinggi yang mampu mendapatkannya, sementara orang berpenghasilan rendah selalu diminta untuk mencari alternatif lain uang lebih murah. Seperti anjuran untuk memakan tiwul dan makan umbi-umbian. Tidak sepantasnya, sekaliber penyelenggara pemerintah menganjurkan ini pada rakyatnya. Seharusnya pemerintah mengurus rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan primernya dengan mudah.
Ini adalah dampak karena negeri ini menerapkan kapitalisme. Pemerintah berfungsi sebagai makelar untuk memdapatkan akumulasi modal (baca: uang). Maka pemerintah rela mengalihkan lahan pertanian., sekalipun berakibat kurangnya pangan. Dampaknya, produksi pangan menurun dan akhirnya supplay pangan bekurang.
Untuk mengatasinya, pemerintah impor pangan  beras dalam hal ini. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dipasaran telah beredar beras impor, yang tentu saja harganya lebih mahal. Kebijakan ini bukannya menyelesaikan masalah, namun menambal masalah. Karena akan menimbulkan masalah baru.
Kebijakan pemerintahpun, baik dengan bantuan cadangan pangan atau gelar pangan murah tetap tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat. Harga pangan tetap naik dan masyarakat tetap sulit mendapatkannya. Fakta di masyarakat, harusnya dapat terasakan oleh penyelenggara negara. Kapitalisme tidak pernah menempatkan manusia sebagaimana mestinya.
Kebijakan kapitalistis seperti ini sudah harus dibuang dan diganti dengan kebijakan yang manusiawi, yaitu Islam.
Islam menempatkan kepentingan manusia sebagai tujuan digulirkannya kebijakan. Karena sabda Rasululullah, "Setiap pemimpin adalah gembala, dia akan dimintai pertanggung jawabannya". Maknanya pemimpin adalah pengatur urusan rakyatnya.
Khalifah akan mengatur urusan lahan, sesuai dengan peruntukan kepentingan manusia. Lahan pertanian,industri, infrastruktur dan kebutuhan lainnya akan diatur. Jadi tidak dibenarkan adanya pengalihan lahan untuk kepentingan individu dan kepentingan pemilik modal. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia ketersediaan pangan menjadi hal yang pokok diupayakan oleh khalifah. Jadi Khalifah akan memastikan ketersediaan lahan pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Adapun jika ada kondisi harga pangan naik, karena supply pangan lebih kecil dari demandnya, pemerintah dapat berupaya melalui  "intervensi pasar" . Yaitu melempar komoditas pangan di pasar hingga supplainya menjadi cukup dan harga bisa kembali normal. Meskipun harus impor beras, harganya tidak akan dibebankan pada rakyat. Rakyat akan mendapatkanya. sebagaimana harga pasar yang terjangkau.
Kebijakan seperti ini tidak didapatkan dalam sistem kapitalisme. Hanya bisa diterapkan jika dalam sistem Islam yang dilaksanakan dalam kekhilafahan. Karena Khalifah akan memastikan hukum Allah dilaksanakan dan rakyatnya menjadi pengawas terlaksananya hukum Allah.
Untuk itu , kewajiban kaum muslimin, termasuk para muslimat mempelajari Islam secara kaffah dan menyebarkannya. Sehingga solusi yang di dapat menjadi tuntas
