Mau Mendirikan PAUD? Ini Nih Syaratnya...!

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, yang menyatakan  bahwa : “Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembanagan  jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
Dalam pendirian PAUD harus mengikuti prosedur yang telah ada, yaitu sejumlah ketentuan umum yang harus dipenuhi bagi sebuah Yayasan atau lembaga yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Merujuk pada Pasal 62 ayat 2, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah :

1. 
   
2. Kurikulum, merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum ini dapat merajuk pada PKB-TK 94 (Program Kegiatan Belajar TK). Atau bisa juga merajuk pada kurikulum 2004 yang disempurnakan menjadi KTSP 2006.
   
3. Peserta didik / Siswa / Anak Didik. Sebelum mendirikan PAUD, Yayasan atau lembaga yang akan menyelenggarakan PAUD harus melakukan survei tentang jumlah anak didik yang ada di wilayah tersebut. Biasanya, setiap Posyandu memiliki data jumlah anak lengkap dengan usia dan berat badannya. Yayasan yang akan mendirikan PAUD bisa memanfaatkan data ini sebagai penguat data hasil survei.
   
4. Tenaga Kependidikan (Guru dan Staf). Selain anak didik, yayasan juga harus menyertakan jumlah tenaga kependidikan (guru atau staf administrasi) lengkap dengan latar belakang keilmuan para guru yang dicantumkan. Merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, guru yang akan mengajar di lembaga PAUD harus berlatar belakang SI PG-PAUD atau SI PG-TK.
   
5. Sarana Prasarana. Sesuai dengan yayasan pendiri PAUD harus memenuhi standar minimal sarana dan prasarana minimal yang telah di tentukan, untuk mendukung proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah dicantumkan. Dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa “ setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik .”
   
6. Pembiayaan Pendidikan. Dalam pasal 48 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 juga ditegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas publik atau pertanggugjawaban kepada masyarakat. Setiap lembaga kependidikan, khususnya lembaga PAUD, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta atau yayasan perlu menyertakan pembiyaan pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan.
   
7. Sistem Evaluasi. Setiap lembaga pendidikan, termasuk PAUD, harus mempunyai sistem evaluasi, baik evaluasi program, proses, maupun hasil tumbuh-kembang anak-didik. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan, sekaligus sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.