Menurut UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 70, DPR mempunyai 3 fungsi yaitu (1) Fungsi legislasi – dimana DPR memegang kekuasaan membentuk UU; (2) Fungsi anggaran – membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; (3) Fungsi pegawasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Wuiiiiihhh berat juga yaa tugasnya…
Nah sebagai imbalan dari beratnya tugas yang mereka lakukan tersebut, tentu Negara memberikan kompensasi yang besaaar kepada mereka. Menurut Indonesia Budget Center (IBC), anggota DPR setiap bulannya menerima gaji (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 62.441.942,-. Dengan rincian sebagai berikut : gaji pokok Rp 4,2 juta; tunjangan suami/istri Rp 420 ribu; tunjangan anak Rp 168 ribu; tunjangan struktural 9,7 juta; uang kehormatan Tp 3,7 juta; tunjangan Pph Rp 3 juta; uang kontrak rumah Rp 15 juta; tunjangan komunikasi insentif Rp 14,1 juta; uang paket harian Rp 2 juta; uang langganan telepon Rp 3 juta; asuransi kesehatan Rp 4 juta , dan lain-lain. Mmmm sedangkan aku yang PNS golongan III a ini butuh bertahun2 untuk bisa ngumpulin uang sebesar itu… T_T (*nangis bombay sambil garuk2 aspal)
Secara logika, udah cukup adil kan...tugas berat dibayar dengan gaji besaar. Namun kenyataannya, GAJI BESAR TAPI KINERJA NOL BESAR. Mereka sering bolos rapat, kalo pun hadir malah tiduuur atau ber HP ria. Menurut Uchok Khadafi (Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), ternyata DPR baru menyelesaikan 5 UU dari 70 RUU tahun ini…..OMG, bukankah sekarang sudah masuk semester 2. Tinggal beberapa bulan lagi loh akhir tahun. Ngapain aja seeh merekaaaa????
Rakyat sudah gerah, sekarang sedang heboh2nya membahas para pembolos dan pemboros itu. Ada yang mengusulkan untuk absensi Finger Print, supaya tidak ada lagi yg bolos atau nitip absen (kayak anak kuliahan aja ya…ckckckck)….mmm tapi menurut saya..itu kurang tepat..ga akan mempan deh. Bisa aja mereka setelah absen trus kabur kan…Jadi bagaimana solusinya????
Nah berikut solusi ala ella yang mungkin dapat diterapkan :
Harus ada standar kompetensi yang tinggi. Tiga fungsi yang mereka jalankan itu berat loh. Ga kebayang deh kalo orang yang tidak mengerti hukum dan substansi malah mau bikin UU. Jadi jangan heran kalo banyak UU di negara kita ini yang aneh. Semestinya orang2 yang duduk di bangku DPR itu memang orang yang ahli dibidangnya. Walaupun setiap anggota DPR memiliki satu staf ahli, itu jelas tak cukup. Mereka sendiri harus menguasai substansi. Pendidikan minimal Sarjana, atau kalo bisa S2 deh. Tugas mereka bikin kebijakan untuk negara ini looh...tau apa lulusan SMA tentang itu semua....yang sarjana hukum aja masih bingung kalee...apalagi mereka harus mengawasi anggaran juga.....waktu SMA kan hanya diajari akuntansi dasar.....waduuuhh...
Melalui proses Fit n Proper Test. Jadi ga cukup deh hanya karena dapat suara terbanyak atau mereka terkenal (artis maksudnya), trus bisa jadi anggota DPR. Walau proses awalnya melalui pemilihan umum, tapi bagi yg lolos proses tersebut harus di Fit n Proper Test oleh orang2 ahli dan netral. Kalo perlu undang ahli dari luar negeri dan harus ditayangkan di tv nasional. Jadi ketauan deh mana yang bermodal tampang dan duit, mana yang bermodal otak.
Bolos langsung potong pendapatan. Okelah jika mereka absensi dengan finger print tapi harus ada tim yang mengawasi apakah mereka memang berada ditempat setelah absen. Tim ini dapat diberi nama Tim anti Pembolos. Catatan penting mengenai kehadiran anggota DPR yang katanya terhormat itu, dijadikan acuan untuk pendapatan yang mereka terima. Kalo ketauan bolos sekali maka potong pendapatan 10%. Jadi kalo mereka bolos 10 kali dalam sebulan, maka nol pendapatan mereka....hohohohoo....
Rapat Bersih HP. Sebelum rapat, sita dulu tuh semua bentuk alat komunikasi. HP, BB atau apalah namanya. Jadi mereka fokus mengikuti rapat. Ga cengengesan karena asyik chatting, update status atau nge-tweet :p
Kursi Listrik. Untuk mengatasi para tukang tidur ini, maka kursi yang mereka duduki harus di aliri listrik. Ada tim khusus yang menangani ini. Tim anti Tukang Tidur. Jika ada yg tertidur, tinggal pencet tombol yang mengaktifkan aliran listri ke kursi tersebut. Dijamin 1000000% mereka langsung bangun hehehheheh. Tapi tentu aliran listriknya dalam batasan aman :p. Kalo beralasan tarif listrik mahal, maka aliran listrik bisa diganti dengan belut listrik hohohoho (* tanduk dikepala saya makin panjang :p)
Pasang kamera di setiap pojok ruangan. Kamera ini akan memantau kegiatan anggota dewan selama diruang rapat. Kalo ketauan tidur, maka kamera akan langsung memotret, lalu di print dan ditayangkan di tv nasional dan dipampang di baliho besar....pasti deh mereka, keluarga dan partainya maluuuu sekalee.... (kalo urat malu mereka belum putus)
Yaah segitu aja dulu solusi ala ella. Nanti kalo diteruskan malah makin ekstrim hehehe….ide ini hadir dengan tujuan kebaikan kok. Ingin menyumbangkan pemikiran saya untuk masalah yang sekarang sedang hangat2nya dibahas. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan heheheh. Maaf jika ada yg merasa tersinggung dengan tulisan ini….ini sekedar tulisan dari seorang rakyar yang miris melihat kelakuan wakilnya yang terhormat itu ^_^
Referensi :
http://www.detiknews.com
http://samudro.wordpress.com/2009/10/07/berapa-gaji-dpr-wow-sekitar-rp-60-juta-perbulan/
