Beberapa waktu ini, rakyat terutama yang membaca media massa cetak dan khususnyanya online dibingungkan oleh pemberitaan seputar kemenangan Jokowi-Basuki. Bukan perihal kinerja Jokowi-Basuki ke depan, namun justru pengebirian pengetahuan publik tentang politik dan partai politik.
Belum lagi Jokowi-Basuki dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, statement politisi baik yang senior maupun Junior terus-terusan mengobok-obok partai Pengusung Jokowi dan Basuki.
Diberitakanlah bahwa kemenangana JOKOWI membuahkan hasil yang positif bagi partai G dibanding partai P. Diberitakanlah komentar yang menyebutkan kerugian partai P saat berkoalisi dengan partai G.
Berita-berita tersebut tidak mencerdaskan Rakyat, dan tentu saja TIDAK memberi MANFAAT bagi Penyuntikkan SEMANGAT bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Baru yang harus bekerja keras,bekerja keras dan bekerja.
MEDIA MAINSTREAM JANGAN JADI ALAT DEPOLITISASI RAKYAT
Media mainstream hendaknnya mencoba membuat peran baru yang positif bagi politik dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berjalan di DKI Jakarta pada Pilkada lalu seharusnya menjadi amunisi bagi Pemberitaan Positif tentang Peran Rakyat dan Peran Partai Politik. Keduanya tidak bisa ditiadakan satu sama lain. Faktual dan realitasnya partai politik dengan mesinnya yang bekerja dari ranting (kelurahan), anak cabang (kecamatan) hingga pimpinan cabang (walikota) jangan dianggap tidak ada.
Fakta di lapangan, mereka yang menjadi saksi dari pasangan Cagub-Cawagub yang ditugaskan menjaga SUARA RAKYAT di TPS adalah merek yang mendapat mandat dari Partai Pengusung Cagub-Cawagub. Merekalah yang menjaga suara-suara dan aspirasi saat pesta Demokrasi untuk terus berjalan sesuai peraturan, sesuai peruntukkan (mencari pemimpin buat mereka yang memilih dan mereka yang tidak memilih).
Kiranya media mainstream dapat menjembatani realitas partai politik dan apa yang dilakukan saat pilkada DKI kemarin, dan bukan serta merta meniadakan fakta dan realitas yang ada.
Bahwa rakyat yang tergabung dengan relawan adalah suatu fenomena nyata pilkada DKI, namun sebelum itu pada pemilu dan pilpres, Relawan juga telah bergerak memperjuangkan apa yang dipercaya. Bahwa pada PILKADA DKI 2012 Cagub-Cawagub yang didukung oleh Relawan tersebut menang itu adalah kemenangan DEMOKRASI, kemenangan Kejujuran dan transparansi.
TAK BOLEH LENGAH
Kita tak boleh lengah, fakta bahwa Pemilu 2009 dan Pilpres 2009 jutaan warga negara Indonesia kehilangan hak pilihnya karena sistem yang dibangun korup. Saat itu juga relawan banyak yang berjuang untuk mendampingi rakyat yang kehilangan hak konstitusinya "memilih", Namun saat itu media massa cukup berperan meliput dan menampilkan adanya pelanggaran hak konstitusi warga, namun, karena kekuasaan Petahana yang kuat, dan cakupan wilayah yang luas (lebih luas dari DKI) membuat gerakan relawan dan partai yang memperjuangkan hak pemilih tidak cukup sanggup untuk mendobrak kekuasaan dan membuat tunduk pada rakyat.
Kini kita tak BOLEH LENGAH. Perpecahan bukan hanya terjadi dengan MENJAUHKAN Rakyat dari cara-cara PENGORGANSIASIAN MODERN (dengan Partai), namun Deparpolisasi kini hampir menjadi-jadi disebabkan oleh segelintir anggota partai yang ditugaskan di Parlemen. YA, Mereka yang menjadi anggota DPR/DPRD adalah mereka yang ditugaskan Partai bekerja melayani rakyat, sedangkan PARTAI Adalah lembaga Resmi yang diakui disemua negara demokrasi sebagai wadah aspirasi alat MEMPERJUANGKAN Kepentingan rakyat..
sekali lagi, PERPECAHAN sedang diupayakan, agar kerja keras yang akan dilakukan semakin sulit dilakukan. Hendaknya semua warga negara Aware/waspada, apapun partainya semua mempunyai tujuan mulia mensejahterakan rakyat. Namun memang ada ideologi yang menghidupi partai tersebut, ideologi itulah yang menjadi BAHAN kritis rakyat...apakah ideologi partai itu bertujuan untuk meneruskan Cita-cita Proklamasi dan Pancasila dan UUD 1945 ATAUKAH SEBALIKNYA...
MARI KITA KITA KRITIS MENDUKUNG KEMAJUAN RAKYAT ATAU TERUS-TERUSAN BERPERANG WACANA DAN BERHENTI BEKERJA.
