Untuk sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adriaan Bedner dan Stijn van Huis menjelaskan: “Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia adalah tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda.”
Detail dari pluralisme hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 2, sebagai berikut:
a) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang
b) telah diresipiir dalam Hukum Adat;
c) bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
d) bagi orang-orang Indonesia Asli yamg beragama Kristen berlaku Huwelijks
e) Ordonatie Christen Indonesia (StbI. 1933 Nomor 74);
f) bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina
g) berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan
h) sedikit perubahan;
i) bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia
j) keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
k) bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
