Aksi demontrasi PMII seluruh kabupaten Lumajang tersebut tidak hanya digelar di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lumajang.
Sebelumnya, juga digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang.
Demonstrasi yang digelar oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Lumajang tersebut diikuti sekitar ratusan Mahasiswa yang merupakan Kader PMII seluruh institusi yang ada di kabupaten Lumajang.
Aksi PMII tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, digelar dengan tujuan menagih kembali dua puluh janji pemerintahan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang tidak efektif dan konsisten.
Pasalnya, setelah berhasil memasuki gedung megah kantor DPRD Lumajang, PMII hendak bertemu dengan ketua DPRD Lumajang.
Namun, ketua DPRD tidak kunjung datang menemui Mahasiswa, dengan alasan tengah mengikuti kegiatan rapat, meskipun hal tersebut dirasa hanya alasan yang dibuat-buat.
Sebab, pra turunnya Mahasiswa melangsungkan aksi, orator aksi melayangkan surat pemberitahuan, dan ketua DPRD memmberi keyakinan bahwa saat itu berada di dalam kantor DPRD.
Oleh sebab itu, kala berada di dalam ruang rapat paripurna kantor megah milik DPRD, hanya ditemui oleh wakil ketua DPRD Lumajang bersama ketua komisi A ketua DPRD.
Tanda tangan tidak dapat dilayangkan di atas rapot dari PMII, dengan alasan ketua DPRD yang berhak atas sahnya hal tersebut.
Sehingga, mereka membuat keputusan, dalam kurun waktu satu 1x24 jam, pihak kepemimimpinan untuk membuat vidio klarifikasi alasan yang logis atas tidak ditandatangani surat keputusan dari PMII.
Usai berlangsungnya aksi yang mengecewakan di gedung megah tersebut, aksi PMII segera menuju kantor Pemkab Lumajang, untuk bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dan memberi rapot merah untuk akhir masa kepemimpinannya.
Namun, secara spontan, mengingat kasus korupsi pisang kirana pada tahun 2022 lalu, yang tidak kunjung mendapat respon tetap dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang.
Masih sama, setibanya di depan kantok Kejari, PMII seolah ditolak secara mentah kehadirannya, dan alasan yang bertele-tele kembali terlontar, serta tidak adanya kepastian terkait tindak lanjut kasus korupsi pisang kirana yang merugikan negara senilai ratusan juta tersebut.
Hal di luar asumsi Mahasiswa pada PMII yang tengah melangsungkan aksi kala itu, salah seorang dari arah berlawanan bergerak dengan kasar membuat onar dan kericuhan di depan gedung kokoh Kejari Lumajang.
Bahkan, tanpa kembali memberi kepastian, seoolah melindungi pihak yang tidak benar, secara paksa menutup gerbang Kejari, sehingga semakin membuat onar keadaan.
Alhasil, dengan keputusan akan tetap menagih kepastian yang tak kunjung diberi kejelasan oleh Kejari Lumajang tersebut, akan tetap tercatat dalam benak PMII, dan tetap akan ditagih hingga terkuak kasus tersebut.
Patut disebut 3 in 1, karena satu hari tersebut, aksi PMII berhasil menerobos tiga gedung megah di kabupaten Lumajang, demi terbebasnya rakyat Lumajang dari omong kosong janji manis pemerintah.
Usai aksi spontan PMII di Kejari Lumajang, yang mendapat timbal balik sengit dan hantaman rasa kecewa, aksi kembali dilanjut menuju Pemkab Lumajang, untuk memberikan hadiah berupa catatan rapot merah kepada Bupati Lumajang.
Lagi-lagi, gudang kekecewaan Mahasiswa yang ikut aksi pada PMII kala itu kembali didobrak oleh pemerintah Lumajang.
Bupati tidak ada di lokasi, dengan penjelasan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) nya kala itu, tengah bergegas dari Malang dengan mengendarai Helikopter sekitar lima belas menit yang lalu.
Mahasiswa pada PMII yang tengah aksi kala itu sepakat untuk menanti kehadirannya, hingga sekitar pukul 13.30 WIB. Namun, juga tidak ada kabar lanjutan terkait kehadiran Bupati.
Alhasil, massa yang tengah aksi kembali memanggil Sekda yang tidak kunjung keluar dari kantor Pemkab, seolah memancing Mahasiswa pada PMII yang tengah aksi tersebut agar memberontak dan seolah terlihat seolah memaksa untuk dapat memasuki gedung kokoh Loby Pemkab Lumajang tersebut.
Akhirnya, timbul kericuhan oleh aparat dan Mahasiswa pada PMII yang tengah aksi kala itu, bahkan juga terdapat fasilitas yang berupa pot roboh hingga pecah, dan bercecernya sampah di koridor Pemkab. (*)
