Untuk menganalisis data mentah tentu memerlukan alat yang tepat. Untuk data kuesioner, relatif lebih mudah karena cukup dengan mentabulasi hasil; namun untuk data wawancara perlakuannya sedikit berbeda. Yang pertama tentu melakukan transkripsi secara lengkap untuk semua wawancara dengan responden. Terdapat software khusus yang bisa membantu untuk analisis data kualitatif, yaitu NVivo-2 yang merupakan versi lanjutan dari NUD*IST (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing) yang merupakan produk dari QSR international. Perangkat lunak ini memang ada di perpustakaan untuk dipinjam, buku manual-nya pun tersedia; namun untuk mahir menggunakannya tentu memerlukan latihan. Bareng dengan dua orang penerima beasiswa NZAID lainnya meminta supaya diberikan kursus NVivo ke liaison officer dan diberikan pelatihan selama dua hari di SLSS. Cara kerja software NVivo ini sebenarnya sederhana, upload semua data teks dalam bentuk softcopy (wawancara, observasi, dokumen), kemudian dilihat segmen-segmen dari setiap file, diberi tanda pada bagian yang menarik; cara memberikan tanda pada awalnya ‘penuh pertimbangan’ bahwa ini haruslah kode yang menarik, namun lama kelamaan semakin enak dilakukan karena yang ‘ditandai’ akan teridentifikasi apakah jenis kodenya sudah ada atau belum. Saat semua softcopy file sudah selesai ditandai, maka kode yang ada bisa dilihat apakah ini bagian induk atau turunan; dilakukan berulang-ulang. Kerja terakhir yang perlu dilakukan adalah memeriksa satu kode tertentu, misalnya ‘perubahan peran komite sekolah’ maka berbagai pendapat/pandangan/komentar dari berbagai responden langsung berjejer yang memudahkan untuk menganalisis dan menuliskan hal tersebut di bagian tesis nantinya.
Saya merencanakan tesis dalam delapan bab yang terdiri dari empat bagian, yaitu bagian satu yang terdiri dari pendahuluan (bab satu) dan kajian pustaka (dua bab); bagian dua berisi metodologi riset; bagian tiga analisis hasil dan pembahasan (tiga bab); dan terakhir kesimpulan. Masing-masing bagian mempunyai pola pengerjaan tersendiri, kesulitan dan kerumitan yang unik serta pencarian model harus seperti apa yang enak dan menarik untuk disajikan. Bekal mempelajari tiga buah tesis seperti sudah diceritakan sebelumnya, banyak sekali membantu untuk menyusun harus seperti apa isi, uraian dan argumentasi yang perlu ditampilkan. Seorang teman sebelumnya menjelaskan, dalam uraian tesis S3, tidak boleh terdapat satu jeda yang membuat si pembaca menjadi tertegun dan mempertanyakan isinya; semuanya harus tersusun secara logis, enak dibaca, didukung dengan argumen dan fakta yang relevan. Bila tidak jangan harap bisa lulus.
Bagian kajian pustaka saya bagi dua, satu bab khusus tentang pendidikan Indonesia dan satu lagi tentang literature reviews yang berhubungan dengan topik riset. Perlunya bab tentang tinjauan pendidikan negara kita atas alasan yang sederhana, penguji tesis nantinya kemungkinan bukan orang Indonesia dan dia akan sangat dibantu untuk paham tentang kondisi yang ada dan merefleksikan dengan bagian diskusi dan analisis. Apa yang perlu diceritakan? ini yang menimbulkan kebingungan juga, apakah perlu masa merdeka saja atau dari jaman penjajahan; dengan merujuk ke tesis tentang pengajaran bahasa Inggris di Indonesia akhirnya diputuskan untuk mereview sejak sekolah formal diperkenalkan oleh Belanda. Memberikan kajian historis punya keuntungan untuk menampilkan jalannya pendidikan yang terjadi dan mencatat peristiwa penting yang mengubah keadaan di masa depan. Tentu untuk menjadikannya relevan dan menarik harus ditampilkan dengan fakta-fakta dan rujukan yang valid. Berhubung saya hanya guru kimia dan bukan guru sejarah, maka proses memperoleh fakta-fakta sejarah yang relevan untuk penulisan tesis adalah petualangan berikutnya yang mengesankan. Membaca buku-buku ‘klasik’ seperti karya Ricklefs (A History of Modern Indonesia), Kahin, Adrian Vickers atau Herb Feith memberikan kenikmatan tersendiri; juga buku-buku yang berasal dari tesis seperti tulisan Lee Kam Hing (1995). Namun apa yang dinikmati tentu tidak bisa dituliskan sebanyak yang mau, menulis tesis adalah urusan lain dan kadang harus tega untuk menuliskan paling banyak menyumbangkan satu atau dua paragraf dari kerja membaca dan menelaah satu buku selama dua minggu lebih; malah kadang untuk sumber lain kontribusinya dalam tesis hanya satu kalimat saja. Untuk pendidikan masa Indonesia merdeka terdapat buku Poerbakawatja (suatu kejutan buku ini bisa ditemukan di perpustakaan universitas di Selandian Baru) yang memberikan fakta-fakta unik yang tidak akan didapatkan di pustaka lain. Pembahasan pendidikan masa Orde Baru adalah yang paling ‘seru’, karena banyak rujukan tersedia, seperti karya klasik dari Beeby (1979, ‘Assessment of Indonesian Education’) sampai yang kritis dari Dean Nielsen (‘Reforms to Teacher Education in Indonesia: does more mean better?‘). Konstruksi bab pun dibuat sesuai dengan pakem yang biasa terjadi: masa penjajahan belanda, pendudukan jepang, dan masa kemerdekaan yang terbagi tiga: orde lama, oder baru dan masa reformasi. Untuk menunjukkan benang merah, di setiap masa yang dibahas adalah konteks tentang sistem pemerintahan yang diberlakukan, pendidikan menengah dan isu partisipasi warga masyarakat dalam pendidikan.
Bab kajian pustaka berikutnya adalah mengenai isu desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah dan berbagai seluk beluknya. Tidak seperti bab tentang pendidikan Indonesia yang perlu melihat contoh yang cocok, untuk bab kajian pustaka ini berbagai rujukan bagus banyak tersedia dan tinggal ambil pendekatan yang sesuai saja. Berhubung tesis S3 harus menampilkan sesuatu yang sebisa mungkin harus baru dan asli, maka membandingkan berbagai pembahasan, pembagian topik dan uraian yang ada dan membuat sintesis yang baru ternyata bukan urusan enteng. Direka-reka bentuk yang baru namun ‘jejak’-nya memang tidak bisa dihilangkan, akhirnya diputuskan menggunakan pembagian topik bahasan yang sudah dibuat pakar saja, dengan konteks dan isi yang disesuaikan dengan situasi pendidikan di Indonesia. Misal untuk melihat konstruksi desentralisasi digunakan pembagian yang diramu dengan membaginya dalam empat dimensi yaitu: degree of transfer, breadth of transfer, location of transfer, dan functions transferred; pembagian ini jelas membuat tulisan dan pembahasan lebih fokus tentu dengan ilustrasi hasil riset pakar lain dan contoh dalam pendidikan di Indonesia. Berhubung isu desentralisasi erat hubungannya dengan ilmu politik, maka ngubek-ngubek kepustakaan tentang power distribution ini juga harus dilakukan untuk melihat tren yang terjadi dan seperti apa hal itu diimplementasikan dalam pendidikan. Suatu nasehat yang ‘mengagetkan’ dari pembimbing utama adalah mengenai pola penulisan tesis di bab ini yang saya gunakan; dia mengkritik tulisan saya yang polanya selalu menampilkan nama pakar dahulu, diikuti dengan penjelasan berdasar apa yang saya pahami kemudian dengan di back up dengan pendapat pakar lainnya. Dia mengatakan bahwa pola seperti itu tidak menunjukkan keberanian berpendapat dan kecenderungan mengekor pada orang lain; itu perlu diubah katanya. Yang bagus menurutnya, tampilkan apa yang kamu pahami terlebih dahulu berdasar sintesis pendapat yang didapat, baru belakangan sebutkan pakar yang sesuai dengan pendapat itu; dengan begitu kamu menjelaskan kepada pembaca bahwa kamu adalah pakar dalam hal itu karena memang telah meramu berbagai ide dan pendapat orang. Suatu nasehat bijak yang saya ikuti sampai sekarang dan saya selalu sampaikan pada mahasiswa bimbingan. Walhasil, tahapan bagian pendahuluan tesis pun diselesaikan untuk memberikan konteks studi dan informasi yang relevan yang tentunya memberikan bingkai lengkap untuk bisa memahami bagian temuan riset nanti.
Bagian kedua yang berisi pembahasan tentang metodologi yang digunakan isinya relatif tidak ada yang ‘baru’. Menjelaskan tentang tinjauan filosofis kenapa metoda kuantitatif yang digunakan, tentu disebutkan kelebihan dan kelemahan serta argumen kenapa cara ini lebih cocok untuk dipakai dalam riset ini. Bagaimana riset dilaksanakan dijelaskan pilihan studi kasus yang tentunya cocok sesuatu dengan kondisi, kedalaman studi dan efisiensi sumber daya yang dimiliki (bila digunakan etnografi maka kemewahan waktu tidak dipunyai, tentu karena target menyelesaikan tesis yang harus tepat waktu). Berikutnya adalah penjelasan tentang instrumen, bagaimana data bisa didapatkan, bagaimana cara analisis dan isu etis dalam riset sehubungan dengan perlakukan pendapat responden. Tidak lupa juga dijelaskan tentang lokasi riset, mulai dari statistik dasar, kondisi geografis dan demografis kota Mataram maupun perubahan yang terjadi setelah era otonomi.
Bagian berikutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang terbagi dalam tiga bab; satu bab khusus menganalisis kebijakan di tingkat pusat yang menjadi landasan implementasi di lapangan; satu bab memotret apa yang terjadi di tingkat distrik (Kota Mataram); dan satu bab lagi membahas tentang respon di tingkat sekolah. Saat merancang isi bab yang menganalisis kebijakan, maka berburu lagi model seperti apa yang cocok untuk ditampilkan. Bila melihat berbagai tulisan di jurnal analisis kebijakan publik ataupun analisis kebijakan pendidikan maka didapati pola pembahasan yang sangat beragam dan ‘banyak tingkah’. Akhirnya disimpulkan memang tidak terdapat hal baku harus seperti apa, yang penting adalah bagaimana mengupas kebijakan dengan metoda yang tepat, menampilkan isinya sesuai dengan kerangka teoritis, disertai kritisi dan argumen yang logis, apalagi isi bab ini termasuk yang ‘kering’ karena hanya melulu menggunakan analisis dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dari seorang teman saya diberi tahu bahwa salah satu perancang kebijakan MBS itu adalah seorang pakar pendidikan di Yogya yang paling berperan, maka kontak pun dibuat mulai dari secara elektronik sampai mengutus mantan murid yang jadi mahasiswa di Yogya untuk menemui beliau di kantornya. Sayangnya sampai saat yang dinantikan tidak ada respon sama sekali dan diputuskan tidak bisa menjadikannya sumber informasi. Pada saat yang sama saya pun berburu pakar, apakah memang ada yang pernah melakukan analisis terhadap kebijakan ini, dan itu dilakukan dengan searching internet secara reguler, ikut hadir dalam diskusi berbagai milis dan ngintip forum-forum diskusi yang jlimet di internet. Didapat pendapat dari seorang milister yang menarik untuk ditelaah, dihubungi dan secara cepat memberikan respon yang dinantikan. Namanya Bapak Abdul Malik, dan beliau saat itu bertugas di BPPT walaupun instansi induknya adalah Bappenas. Maka diminta kesediaan beliau untuk mengkritisi bab yang khusus tentang analisis kebijakan ini, dan kritik dan pendapat yang disampaikan sangat berharga dan memberikan bobot tesis yang diharapkan. Untuk memberikan gambaran betapa sentralnya kebijakan pendidikan ini dianalisis, disertakan potongan pidato menteri pendidikan saat itu mengenai hal ini; tinjauan historis kenapa kebijakan perlu dibuat yang merupakan buah pemikiran dari tim yang dibentuk dan didanai oleh Bank Dunia (malah mereka disebut forty best brains) di akhir 1990-an; sampai kepada berbagai kutipan dari pejabat teras depdiknas di media cetak yang berhubungan dengan isu kebijakan itu dan berbagai rilis resmi dari Dedpiknas. Setelah buram (draft) bab ini selesai, masih terasa sangsi apakah ini memang memenuhi standar kualitas untuk tesis S3 atau tidak; komentar dari pembimbing tidak menjawab rasa ingin tahu itu, artinya harus menunggu penilaian dari penguji tesis nantinya, karena mereka lah yang memutuskan nantinya.
Bab analisis berikutnya yang mencoba menjawab pertanyaan riset mengenai implementasi di tingkat Kota Mataram; maka aktornya pun jelas dan sudah selesai diwawancara dan ditranskripsi (serta beberapa tema yang menonjol pun sudah muncul dengan NVivo), serta didukung dengan wawancara dari lapis bawah (sekolah dan komite sekolah). Untuk memudahkan penjelasan, maka isi bab dibagai kepada kebijakan di tingkat kepala daerah dan DPRD, kemudian peran yang dimainkan oleh dinas pendidikan, dan terakhir kiprah lembaga baru yang bernama Dewan Pendidikan (DP). Konstruksi bab seperti ini pun sifatnya ‘meraba-raba dan coba-coba’, karena saat membaca berbagai tesis yang relevan, tidak didapati model yang cocok harus seperti apa ini ditulis. Dengan kata lain tinggal tunggu penilaian dari penguji tesis saja sebagai vonis penentuan. Isi bab dimulai dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daetah dan partnernya (DPRD), ternyata sejak otonomi tidak ada kebijakan khusus yang menyangkut pendidikan sama sekali, yang ada adalah deretan perda retribusi untuk menambah kas daerah (suatu gejala ‘umum’ yang terjadi di berbagai daerah berhubung ‘ancaman’ bahwa anggaran dari pusat/DAU tidak akan mencukupi di masa mendatang, yang ternyata hanya isapan jempol). Berhubung dokumen dari sekretariat dewan pun tidak ada, maka satu-satunya dokumen publik yang bisa ditelaah adalah APBD. Dan tentu saja melihat ‘jeroan’ APBD ini banyak temuan menarik, dan terlihat dengan jelas seperti apa politik pendidikan yang diterapkan, misalnya didapati bahwa anggaran pembangunan dan renovasi fisik sekolah nominalnya sangat fantastis dibanding dengan pelatihan buat guru, apalagi untuk sosialisasi dan pelatihan bagi komite sekolah. Opini dan komentar dari wawancara melengkapi cerita untuk analisis hal ini. Bergerak kepada dinas pendidikan, didapati terjadinya ‘power syndrome’ berhubung kekuasaan yang meningkat drastis dan menjadi pusat yang baru menggantikan Jakarta (decentralized centralism), mereka tidak segan untuk membantah mantan atasannya yaitu dinas pendidikan provinsi (dahulu kantor wilayah P&K) dalam berbagai isu yang muncul ke permukaan (di dokumentasikan dengan berita oleh koran lokal) yang sedang menikmati ‘post-power syndrome‘. Yang unik, saat ditelaah apa yang dilakukan dan bukti dari wawancara, ternyata kelebihan kekuasana itu hanya melaksanakan apa yang sudah biasa dilakukan, artinya memang tidak terdapat keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru. Beralih ke cerita dewan pendidikan, maka yang muncul adalah cerita tentang ‘derita anak tiri’; sangat nampak mulai dari bagaimana dibentuk, fasilitas yang diberikan, komunikasi yang dilakukan dan tentu saja anggaran yang bisa digunakan. Berbagai anekdot yang relevan yang didengar dari guru, kepala sekolah, pengurus organisasi guru, pengawas melalui wawancara dengan mereka disentesis menjadi bahan cerita dengan plot yang menarik untuk menampilkan seperti apa perubahan yang terjadi di distrik tersebut sehubungan dengan otonomi daerah dan reaksi terhadap kebijakan baru yang dibuat oleh depdiknas.
Bab analisis yang terakhir menampilkan respon yang terjadi di tingkat sekolah. Untuk konstruksi bab ini, banyak contoh dan model bisa ditiru untuk menulis seperti apa bagusnya dikerjakan. Bab ini juga termasuk yang paling banyak lembarannya dibanding kedua bab analisis hasil sebelumnya, berhubung banyaknya metoda pengumpulan data yang digunakan (dokumen, observasi, kuesioner dan wawancara). Perlu dijelaskan dulu seperti apa sekolah menengah yang dijadikan objek riset, dimana datanya didapat dari observasi sekolah, mulai dari segi organisasional dan struktur, aktivitas pengajaran maupun pola hubungan birokrastis yang diterapkan. Untuk memudahkan objek kajian maka ini terbagi dalam kepala sekolah, guru dan pengurus komite sekolah (KS); typikal kepala sekolah adalah laki-laki, namun yang unik dalam postur pengurus KS pun didapati ‘male dominated society‘ dari lapis yang paling elit (semua lulusan S1, ada beberapa yang juga mempunyai gelar S2) sedangkan pada guru tidak ditemukan perbedaan jender yang mencolok. Pembahasan dilanjutkan dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan isu desentralisasi di tingkat lokal dan respon dengan kemunculan lembaga baru yang bernama komite sekolah. Dari berbagai isu tersebut, yang selalu muncul lagi dan lagi adalah peran kepala sekolah; artinya perubahan menguntungkan posisi beliau karena semakin kuat dibanding aktor di tingkat lokal lainnya. Isu sentralnya apalagi kalau bukan pengelolaan dana yang diperoleh bukan dari pemerintah, yaitu dari orang tua murid. Yang menarik adalah bagaimana mekanisme pemungutan, pengumpulan dan pemberian dana tersebut ke pihak sekolah, suatu hal yang tidak masuk akal saat mendapati duit yang nominalnya ratusan juta rupiah diserahkan seperti dana shadaqah, yang berdampak minim transparansi dan akuntabilitas. Pengumpulan dana pun seolah-olah sandiwara yang dipaksakan oleh satu pihak sesuai dengan agenda yang dibuatnya sendiri melalui acara yang namanya rapat komite dimana yang diundang kelompok eksklusif yang tidak banyak tahu tentang keadaan sekolah (ortu siswa baru) dan lainnya. Saat mendiskusikan berbagai hal ini ke pembimbing, dia pun sedikit heran dan bertanya-tanya terus mengenai status “sumbangan komite” itu, apakah ini another form of taxation? dia tahu sendiri itu lembaga publik, tapi jelas namanya bukan kantor pajak tapi sekolah. Terdapat juga berbagai temuan-temuan lain yang bila dicoba diakurkan dengan tinjauan di kajian pustaka, memang hanya terdapat di negara kita adanya. Proses menulis bab ini memakan waktu yang paling lama, karena harus mensinkronkan temuan di lapangan dari berbagai metoda pengumpulan data, dan disaat yang sama harus menemukan rujukan yang cocok untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Tidak aneh, menulis untuk bab ini membutuhkan waktu lebih lama dan membuat target beres tiga tahun studi pun meleset.
Bab terakhir yang berisi kesimpulan riset, tadinya mau mengikuti pola yang baku, dimana dijejerkan pertanyaan riset, terus dijawab satu demi satu berdasar berbagai fakta yang muncul dalam bab hasil dan pembahasan. Namun setelah dipikir lagi, tentu akan menarik untuk menuliskannya seperti plot cerita tentang otonomi daerah yang berkelindan dengan perubahan kebijakan pendidikan dalam hal pelibatan komunitas dan desentralisasi kekuasaan yang terjadi. Diharapkan penceritaan ini lebih memberikan kesan mendalam dan menguatkan pesan tentang perubahan yang terjadi di Indonesia di masa reformasi dalam hal desentralisasi pendidikan.
Pada saat selesainya bab terakhir ini dituliskan dalam bentuk buram, maka jatah studi (April 2006) sudah dilewati, namun pihak pembimbing mendukung saya dengan melaporkan progres studi yang telah terjadi, disertai argumentasi memang susahnya menulis tesis dalam bahasa Inggris untuk taraf S3 bagi yang English-nya merupakan bahasa asing kepada sponsor beasiswa. Maka dengan itu saya dapat bonus masa studi tiga bulan untuk melakukan perbaikan tesis dan penyempurnaan sebelum secara resmi diserahkan ke fakulti. Pembimbing ternyata memerlukan waktu lama juga untuk dua kali perbaikan secara menyeluruh, dan terakhir diminta untuk meminta seorang proof reader (dibayar oleh NZAID) yang akan memperbaiki kualitas English tesis dalam hal tata bahasa dan ekspresinya. Maka secara resmi pada 20 Juni 2006 tesis diserahkan sebanyak tiga buah eksemplar ke fakulti (serta masing-masing satu ke tiap pembimbing), setelah itu mengurus kepulangan ke tanah air sambil menunggu laporan dari penguji tesis yang diperkirakan akan diberikan sekitar tiga bulan kemudian.
