Politik transaksional adalah politik balas budi karenanya tidak aneh jika menjadi perbincangan masyarakat umum dan menjadi topik utama, tidak lain dan tidak bukan bahwasanya ketika hasil pemilu ditetapkan, maka akan ada perubahan posisi atau jabatan.
Di dalam sistem kapitalis saat ini, dalam proses penempatan para pejabat, tidak berdasarkan  kapabilitas sehingga hal ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Karena dalam sistem demokrasi, banyak sekali sejumlah kelemahan karena membuka peluang untuk individu-individu menjelang berpolitik artinya orang akan terlibat dalam sistem politik.
Di negara Indonesia bahkan di negara-negara lain pun terdapat politik transaksional dan tindakan ini sesungguhnya yang akan menghantarkan negara tersebut pada kehancuran.
Karena  karakteristik standar politik transaksional adalah fokus pada kekuatan pribadi atau perkumpulan, dalam menitikberatkan pada pemerolehan kemenangan dan fungsi.
Para politikus yang menjadikan pendekatan ini biasanya lebih terlibat pada kebijakan, perolehan kemenangan dan mencari keuntungan mereka sendiri, daripada memikirkan kepentingan publik atau langkah panjangnya.
Dalam politik transaksional, negosiasi, dan kesepakatan menjadi tatanan kelayakan menjelang meraih sasaran politik, para pelakunya akan berupaya untuk menggenggam dukungan politik, suara atau upaya-upaya lain yaitu dengan mempropagandakan bahan yang dianggap bermanfaat untuk pihak lain.
Politik transaksional semacam ini bisa menyangkutkan dengan  pergantian dukungan politik, anggaran, jabatan, atau keuntungan lainnya.
Politik transaksional juga bisa membuat daerah politik tidak stabil dan tidak bisa diprediksi, di mana hubungan politik bisa berubah-ubah, sejajar dengan bentuk fungsi pribadi atau kelompok,
karena politik transaksional saat ini sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dicegah bahkan tidak dipungkiri di setiap negara pun selalu didapati individu atau kelompok para kandidat yang mengiming-imingi uang, barang atau jabatan untuk para pengikutnya yang menurutnya bisa dipengaruhi,
Karena itulah ini adalah salah satu celah terjadinya korupsi.
Dalam politik transaksional memperdagangkan politik, hanya untuk sebuah kekuasaan dalam pemerintahan, dan ini sangat disayangkan, bahwa politik transaksional ini sudah menjadi budaya yang sulit untuk dicegah.
Politik ini sangatlah tidak mendidik, karena justru memberikan kesenangan sesaat kepada masyarakat, yang memanfaatkan keluguan rakyat, hanya demi jabatan sesaat, juga karena inilah lahir para pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab.
Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat bukanlah sekedar diberikannya sembako atau hal semacamnya di awal kampanye, namun yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
Karena hal itulah akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi bangsa ini khususnya, karena politik transaksional sudah sangat mendarah daging.
Berbeda halnya dalam sistem Islam, seseorang akan dikuatkan Aqidahnya, di mana bentuk hubungan Ruhiyah manusia dengan sang pencipta yang tidak boleh diabaikan.
Aqidah sangatlah penting, karena yang akan membentuk karakteristik seseorang, berupa akhlak yang baik, jujur, amanah dan tanggung jawab.
Ketika manusia memiliki aqidah yang kuat, maka terciptalah kesadarannya akan hubungannya dengan sang khalik, maka ketika dia menduduki sebuah jabatan dia akan mempunyai karakteristik yang sesuai dengan aturan-aturan Allah.
Dengan akidah yang kuat juga akan membuat seseorang merasa diawasi dan bertanggung jawab terhadap sang pencipta  terhadap apa yang lakukannya di dunia.
Karena sesungguhnya harta, jabatan hanyalah sebuah titipan yang kapan saja bisa diambil oleh sang pemilik, sang maha pengatur kehidupan.
Wallahua'lam
