Suara Kita, Menentukan Wajah Hutan Indonesia

Pemilu bukan hanya memilih wakil rakyat atau calon presiden yang punya leadership dan integritas. Dan kita punya hak untuk menentukan siapa yang layak dipilih. Menggunakan hak pilih pada pemilihan umum turut mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu mengenali para calon legislatif dan calon presiden diperlukan masyarakat.

Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah salah satu cara menyelamatkan hutan dengan cara memilih pemimpin yang peduli lingkungan. Jangan sampai merelakan suara kita beralih kepada mereka yang tidak peduli dan berpotensi merusak hutan, suara kita akan menjadi penentu apakah lingkungan kita akan terjaga atau sebaliknya, makanya golput bukanlah alternatif terbaik.

Keberlanjutan sumber daya alam akan banyak berada ditangan politisi, sebab berbagai peraraturan yang mereka keluarkan memihak pada eksploitasi lingkungan bukan pelestarian. Hampir sebagian besar peraturan daerah berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Dalam catatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di pulau Jawa sepanjang tahun 2000 - 2010, dari 278 peraturan daerah yang dilakukan pengkajian, ada 118 yang berorientasi Merusak ekosistem karena adanya eksploitasi yang berlebihan.

Masyarakat adat perlu dikenalkan para calon legislatif dan presiden yang betul betul peduli pada lingkungan, kearifan lokal harus selalu terjaga.  Banyak sudah kerugian yang diakibatkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan, pembabatan hutan dan perusakan lingkungan. Dengan demikian publik akan mengetahui apa yang dilakukan untuk memilih tokoh terkait dengan masa depan lingkungan. Jejak rekam para caleg dan capres perlu disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih arif memilih calon politisi yang berpotensi membela lingkungan.

Sebagai catatan, jika Indonesia mempertahankan metode pembangunan yang tidak ramah lingkungan, maka pada tahun 2020 akan terkumpul emisi gas sebesar 2,9 gigaton. Kendala yang paling besar dalam melestarikan lingkungan di Indonesia adalah buruknya pengelolaan hutan, tata ruang yang lemah dan masih tumpang tindihnya peraturan. Banyaknya oknum pejabat di daerah yang bermain dengan anggota dewan dalam hal perizinan ikut andil dalam merusak hutan secara permanen. Rusaknya lingkungan tentu saja berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar hutan, yang pada akhirnya jasa lingkungan menjadi tersisih karena pertimbangan ekonomi yang lebih kuat dari pada keberlanjutan lingkungan. Suara kita akan menentukan wajah hutan Indonesia lima tahun kedepan.