Pemecatan Viani Limardi Bukti Kebencian PSI pada Anies

Politik kebencian yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya merusak tatanan dan etika politik politik dalam sebuah negara demokrasi, namun juga membelenggu hak kader untuk mengekspresikan pendapat. PSI tak lebih partai partai otoriter yang gemar memproduksi provokasi dan ujaran kasar dalam berpolitik.

Pemecatan terhadap kader terbaiknya yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi menjadi contoh bagaimana PSI tidak memberi ruang perbedaan bagi anggotanya.

Secara umum, seperti diberikan media, DPP PSI  memecat Viani karena sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran menggelembungkan laporan dana reses. Alasan lainnya, Viani disebut tidak mematuhi instruksi pemotongan gaji untuk membantu  penanganan Covid 19 ala PSI.

Dalam surat pemecatan yang beredar, PSI bukan hanya memecat Viani dari keanggotaan partai, namun juga menggusurnya dari kursi DPRD. DPP PSI ingin mengesankan pemecatan kadernya karena alasan yang heroik, untuk menunjukan ketegasan pada isu-isu yang digemari masyarakat.

Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Ada kebohongan dan manipulasi isu di balik pemecatan Viani. Salah satunya karena Viani berani mengungkapkan fakta dan kebenaran tentang Gubernur Anies Baswedan.  Viani berani menolak politik pembusukan dan permusuhan yang digiring oleh Plt Ketum PSI Giring Ganesha.