Setelah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), pemerintah dan DPR RI berniat pula mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Revisi KUHP) yang selama ini dinilai merupakan warisan Belanda sekitar 101 tahun yang lalu.
KEMBALI KE ARTIKEL