Sehingga, Pilkada kini menjadi "Pesta Cukong" dan pintu menuju derita lagi bagi rakyat dan pemimpin daerah yang terpilih nanti, sebab karena sudah dibiayai, maka pemimpin daerah harus patuh kepada cukong, dan suara rakyat hanya dibutuhkan saat pencoblosan di bilik pemilihan. Setelahnya, rakyat hanya akan menjadi saksi "umbar janji", rakyat pun kelak akan kembali disuguhi drama korupsi, kolusi, dan nepotisme( KKN) lagi, karena para pemimpin daerah akan terjerat lagi pada ikatan kontrak oligarki dan dinasti.
KEMBALI KE ARTIKEL
