Turun tangannya TNI, tak pelak menjadi kontroversi di tengah masyarakat hingga menjadi bahan diskusi, perbincangan, dan perdebatan di media massa dan televisi karena menjadikan masyarakat juga turut bergejolak. Banyak pihak yang mendukung, pun ada pihak yang kontra.
Sebelum TNI turun tangan, sebelum kepala daerah dipanggil polisi akibat dari efek kepulangan tokoh ini, bahkan ada perseorangan yang tahu-tahu justru ikut mengomentari sehingga langsung memanaskan situasi dan menggerus masalah dengan menggunakan media sosial sebagai medianya.
Banyak pihak yang menuding, perseorangan yang tiada angin tiada hujan tiba-tiba ikut masuk ke ranah yang bukan bidangnya, benar-benar mampu membikin masyarakat terbelah. Ada yang mendukung, pun banyak yang menghujat. Pasalnya, perseorangan ini nampak jelas, keikutsertaannya dalam polemik ini, mungkin hanya sekadar demi konten dan demi mendulang uang untuk kepentingan pribadi.
Pertanyaannya, apakah tokoh yang baru pulang dan para pendukungnya sudah dianggap ancaman bagi Republik Indonesia? Lalu, kira-kira apa ancaman dari ormas ini? Apakah akan merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan yang sah, hingga TNI sampai turun tangan?
Lalu, kira-kira bagaimana dengan ancaman yang dirasakan rakyat hingga mahasiswa, rakyat, dan buruh sampai turun berdemo menolak berbagai kebijakan dan Undang-Undang (UU) yang dibikin pemerintah dan parlemen karena menyadari ada ancaman bagi rakyat dan tanah air dari kebijakan dan UU tersebut yang akan membikin negeri ini menjadi bukan milik rakyat, tapi milik investor dan pihak aseng dan asing?
Bahkan dalam beberapa hari ini juga viral berita menyoal foto/gambar pulau Kalimantan dari udara yang memprihatinkan karena sudah dieksplorasi hingga hutannya telah hilang lebih dari 50 persen atau lebih.
Fakta ini pun, jelas sebuah ancaman nyata bagi hutan Kalimantan yang justru akan dijadikan Ibu Kota RI.
Di sisi lain, dunia politik Indonesia kini juga sudah menjadi milik para pemodal yang secara terang-terangan sudah diakui oleh tokoh di parlemen dan pemerintahan, sehingga partai politik dan para elitenya yang diberikan amanah oleh rakyat duduk di parlemen dan pemerintahan daerah hingga pusat.
