Dari sini modus ketiga untuk mendorong regulasi antitembakau diperlukan. Sejatinya, dorongan regulasi antitembakau tak hanya terkait produk farmasi. Sudah sejak lama kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, diintervensi, misalnya melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang didorong oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (ADINKES) melalui pendanaan The Union. Merunut lebih jauh, bahkan Vital Strategies, entitas komersial The Union, dalam laporan resminya mengaku berkontribusi atas terbitnya Perda KTR di Pemda Bogor dan Ambon. Namun baru belakangan ini saja kelompok antitembakau secara vulgar mendorong regulasi antirokok dengan kepentingan komersial atas produk farmasi. Sebab selama ini kerja sama atau hibah dari kelompok antitembakau selalu mengandalkan narasi populis dengan menggunakan tajuk seperti polusi udara, kesehatan publik, bahaya merokok pada anak.
Hal tersebut terungkap saat Webinar Adinkes yang didukung oleh The Union bertajuk Investasi pada Pengendalian Tembakau untuk Mengakhiri Tuberkulosis (TBC). Tak hanya penyakit kardiovaskular, rokok dinilai kelompok antitembakau menjadi biang keladi penyakit TBC. Padahal, dalam paparannya di webinar tersebut, Tara Singh Bam, yang mengutip riset WHO, menyatakan bahwa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) berisiko menderita TBC 18 kali lipat, konsumsi alkohol memiliki risiko 3,3 kali lipat, gizi buruk 3,2 kali lipat. Sementara itu, peningkatan resiko rokok terhadap TBC hanya sebesar 1,6 kali.
Namun dalam simpulan paparannya, Bam serta-merta mengintergasikan penanggulangan TBC dengan kebijakan kontrol tembakau.Â
KEMBALI KE ARTIKEL
