Di bandingkan dengan bidang pembangunan ekonomi, politik, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya, apakah masalah pendidikan di negara kita termasuk kategori masalah hulu atau hilir? Dalam arti mana yang akan dijadikan sebagai panglima atau prioritas utama dalam pembanguna bangsa ini, sehingga arah dan kebijakan pembangunan bangsa ini terus berkesinambungan, sesuai dengan trend pembangunan dunia masa kini dari MDG’s (Milenium Development Goals) menjadi SDG’s (Sustainable Development Goals).
Jika kita sudah sepakat bahwa masalah pendidikan harus diutamakan sebagaimana tercermin dalam politik penganggaran, mengingat kita semua hampir bulat berpendapat bahwa pembangunan SDM bangsa ini harus diprioritaskan, maka tidak perlu ada kerisauan atau kekhawatiran dari komponen pendidikan yang ada termasuk guru dalam hal ini adalah PGRI sebagai wadah berkumpulnya para guru Indonesia. Seperti diberitakan dalam harian Kompas hari ini halaman 12 tertera judul
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Pengurus Pusat dan Dewan Pakar PGRI berkunjung ke redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (5/2). PGRI akan mengadakan konvensi pendidikan yang akan diikuti para akademisi, praktisi pendidikan, dan anggota DPR di Bantara Budaya, Jakarta pada 18 – 19 Februari mendatang (Kompas, Kamis, 6 Februari 2014).
Menurut Sulistyo, selaku ketua umum PB PGRI, arah pendidikan pada masa depan belum jelas. Indonesia seharusnya memiliki gagasan awal pendidikan pada masa depan. Lebih lanjut beliau menjelaskan :
“Ada kegelisahan tentang arah pendidikan kita, PGRI belum punya rumusan final. Kami harap akan ada jawaban atau solusi dari konvensi itu dan bisa mejadi bekal bagi pemerintah baru nanti,”.
Sedangkan Bahrul Hayat selaku Sekretaris Jenderal Kementrian Agama, mengatakan bahwa konvensi itu akan membahas lima poin, yakni mengenai isi pendidikan (termasuk kurikulum), manajemen pendidikan, kebijakan politik penganggaran pendidikan, pendidikan tinggi, dan daya saing bangsa, serta topik lainnya seperti pendidikan untuk semua dan pendidikan universal.
Jika masih ada kerisauan dikalangan praktisi atau komponen utama pendidikan, maka hal ini menandakan bahwa masih adanya politisasi pendidikan kita, sehingga perlu atau tidaknya PGRI mengadakan konvensi pendidikan menjelang Pemilu 2014, hal inilah yang menurut hemat penulis perlu didiskusikan, hal ini agar adanya kejelasan terkait tujuan, maksud dan gagasan yang orsinil dari konvensi tersebut. Jangan sekedar hanya seremonial belaka, atau hanya bumbu-bumbu segar dalam rangka menyongsong Pemilu 2014.
Semoga rencana konvensi pendidikan dari PGRI ini bukan sebuah kemubaziran, kerisauan atau kekhawatiran yang berlebihan sehingga kekhawatiran penulis terkait rencana konvensi ini tidak terbukti adanya, sehingga pendidikan kita bisa lebih jelas karakteristik, arah, warna, maksud serta tujuannya. Termasuk kebijakan-kebijakan politik anggaran pendidikannya di masa yang akan datang, pasca terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2014.
Penulis berharap semoga konvensi pendidikan yang akan digelar nanti merupakan sebuah upaya dalam rangka pendidikan politik dan penguatan simpul-simpul pendidikan nasional bangsa ini, sehingga para guru, praktisi pendidikan dan para tokoh bangsa bisa memandang pendidikan nasional kita secara utuh sehingga akan didukung sepenuhnya oleh mereka para wakil rakyat yang akan terpilih nanti di Pemilu 2014 secara penuh baik secara politik maupun secara anggaran di DPR.
Paling tidak ada 3 simpul pendidikan yang harus dikuatkan oleh segenap komponen yang ada ketiga simpul itu adalah akhlak (karakter), agama, akademik dan bahasa atau disingkat A3B. Dengan penguatan 3 simpul tadi maka 3 ranah pendidikan yang saat ini ingin dikuatkan di kurikulum 2013 dengan sendirinya akan terwujud yakni Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) atau karena aspek sikap saat ini diharapkan lebih dominan maka singaktannya dibalik menjadi SKP (Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan). Salam persaudaraan guru. Salam Kompasiana. Wallahu a’lam. [DM]
