Dari sisi pengusaha warteg, pasti tidak ingin penghasilannya dikurangi karena harus membayar pajak.Dalihnya yaitu konsumen warteg mayoritas adalah kelas menengah ke bawah, sehingga secara tidak langsung menambah beban hidup rakyat kecil.Karena dengan dikenakan pajak otomatis akan menaikkan harga jual makanan yng dijual.
Dari sisi konsumen sudah jelas, tidak menginginkan harga beli makanan di warteg naik, yang secara langsung berpengaruh padakeuangan keluarga.
Dari potensi keresahan yang ditimbulkan oleh adanya perda edisi revisi ini, wajar memang kalau kebijakan tersebut dipermasalahkan.Tapi setelah dilihat dari sisi keadilan bagi pengusaha makanan/restoran yang lain, kebijakan seperti ini sangat penting untuk didukung.Ada dua alasan mengapa pajak tersebut perlu diterapkan, yaitu :
1.Pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang telah tertuang dalam UU, terlepas dari pengelolaan penghasilan asli daerah bersumber dari pajak yang amburadul.Jadi tidak tepat rasanya bila pengusaha warteg menjadikan keadaan sosial ekonomi pelanggannya sebagai alasan pajak kepada usaha warteg itu tidak perlu diterapkan.
2. Dalam revisi Perda pajak restoran mengenai batasan minimal pengahasilan kena pajak bagi pengusaha restoran sudah jelas.Pengusaha warteg yang beromzet diatas Rp 200 juta setahun wajib dikenakan pajak 10%.Kalau dihitung rata-rata omzet per bulannya sekitar lebih kurang Rp 16 juta dan kalau dihitung per hari adalah lebih kurang Rp 500 ribu, saya rasa tidak mungkin ada warteg yang omzetnya kurang dari angka tersebut.
Jadi tidak elok rasanya, pengusaha warteg untuk menghindari kewajiban pajak atas kegiatan usaha yang mereka lakukan.Karena banyak juga pelanggan mereka yang strata ekonominya menengah kebawah dikenakan pajak dari gaji yang mereka dapat.
