Pada tahun 1998 terjadinya reformasi sehingga membuat kondisi pemerintahan cenderung dinamis, dan menyebabkan terobosan baru yang bermuculan dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu bila sebelumnya pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang dianut adalah sentralisasi , maka semenjak diberlakunya undang -- undang no 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi undang -- undang no 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sehingga pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya.
KEMBALI KE ARTIKEL
