"Kementrian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Merauke di Desak untuk Transparan dan Membuka semua Data Perizinan ke Masyarakat Adat Terkait Lahan yang akan digunakan Untuk Investasi di Seluruh Wilayah Merauke secara khusus Di Wilayah Masyarakat Adat Maklew dan Kimahima"
KEMBALI KE ARTIKEL
