Perkembangan teknologi memang tidak bisa dicegah, tapi masalah yang utama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengarahkan anak didik pada pemanfaatan yang lebih baik. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada era global hendaknya lebih diutamakan, karena pada kurun-kurun waktu tersebut penerapan teknologi super canggih telah merambah dalam segala sisi kehidupan manusia.
Pada satu sisi, perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian mengagumkan memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kendati demikian, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Dengan kata lain, kemajuan teknologi, penguasaan digital, bisa membuahkan berkah namun sekaligus juga mendatangkan musibah.
Tentu bisa sangat panjang untuk menjelaskan bagaimana berkah dalam penguasaan teknologi dan digital. Paparan ini dibuat untuk sekadar mengingatkan kembali musibah yang menggegerkan Indonesia belakangan ini. Yakni, kebocoran data beberapa kementerian, lembaga negara serta tokoh-tokoh terkemuka Tanah Air. Data sejumlah tokoh penting di negara ini, termasuk Presiden Joko Widodo, dibocorkan.
Para pejabat pemerintah gelisah karena data dirinya dibocorkan, antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menkopolhukan Mahfud MD. Dari jajaran lembaga negara, dua institusi strategis terkait telik sandi, yakni Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN)pun tak luput dari sasaran.
Peretas atau pelaku pembocoran data tersebut, yang mengidentifikasikan dirinya dengan nama Bjorka, belakangan disebut-sebut telah berhasil diungkap. Meski pada akhirnya disebutkan juga bahwa data-data yang dibocorkan Bjorka cuma hasil copypaste, yang bisa dengan mudah diperoleh di mesin pencari seperti Google.
Ruang digital memang terbuka untuk berbagai kemungkinan, tak terkecuali pembobolan atau pencurian data, termasuk data pribadi. Perlu diketahui bahwa saat sudah berada di ruang digital data pribadi setiap pengguna dikumpulkan berbagai pihak sebagai identitas. Dari penelusuran penulis, pentingnya pelindungan data pribadi perlu disadari oleh empat pihak. Empat pihak tersebut dalah pemerintah, pengendali/pemroses data, pemilik data, dan-last but not least-penegak hukum.
Pemerintah sebagai regulator memiliki dua fungsi utama dalam hal melindungi data pribadi warga negaranya. Fungsi pertama dengan menyediakan sebuah payung hukum yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Sedangkan fungsi kedua, pemerintah melakukan pengawasan dalam penerapan regulasi tersebut.
Yang perlu diingatkan juga adalah bahwa pihak pengendali atau pemroses data yang wajib memastikan keandalan sistem dalam melindungi data pengguna. Selain itu, pengendali data juga harus memiliki mitigasi risiko jika terjadi serangan atau kebocoran data pada sistem yang mereka miliki.
Indonesia termasuk negara yang rentan dalam pembobolan data pribadi, seperti yang kembali terulang dari kasus Bjorka. Hal itu pula yang membuat pemerintah dan pihak terkait bergegas untuk merampungkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
RUU PDP akan menjadi payung hukum yang jelas dalam penanganan pelanggaran perlindungan data pribadi. Sebab, RUU PDP mengatur sanksi pidana dan denda bagi pihak yang menggunakan data pribadi masyarakat untuk keuntungannya. Saat ini, pemerintah bersama Komisi I DPR telah menyepakati membawa RUU PDP ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang.
RUU PDP memang sudah sangat mendesak dan penting untuk memberikan kesetaraan hak dalam perlindungan data di tingkat internasional. RUU PDP akan menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi hak warga negara Indonesia di dunia digital, bahkan di lingkup global. Khususnya terkait data pribadi masyarakat. Itu yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, kepada kalangan media dan dikutip untuk paparan ini.
Nurul Arifin yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo Partai Golkar memprihatinkan terjadinya peretasan data serta dokumen-dokumen dari sejumlah kementerian/lembaga yang berlabel rahasia yang terjadi belakangan ini. Wajar karenanya jika politisi Partai Golkar ini mengapresiasi tanggapan serius pemerintah terkait kebocoran data tersebut, dengan membentuk tim darurat yang beranggotakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri, untuk menjaga tata kelola data di Indonesia.
Seperti tertuang dalam berbagai pemberitaaan, Komisi I DPR RI berharap pemerintah segera mengatasi berbagai persoalan kebocoran data dan serangan siber. Dalam konteks itu Nurul Arifin mengingatkan bahwa serangan-serangan siber kini semakin masif. Serangan terhadap keamanan jaringan di lndonesia, bukan hanya kementerian dan lembaga Negara saja tapi juga serangan kepada badan usaha yang semakin tinggi. Oleh karenanya, perlu ada upaya strategis dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan di ranah digital, utamanya terkait data pribadi.
Kita mencatat pernyataan Nurul Arifin tentang DPR yang disebutnya terus berkomitmen turut menciptakan ranah digital yang sehat bagi masyarakat. Apalagi, Indonesia memiliki big data luar biasa yang merupakan aset strategis di dalam bisnis digital.
Kasus kebocoran data dan serangan siber terhadap negara tentunya memang harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu juga tentunya bisa dipahami jika Nurul Arifin menyebutkan akan terus mendorong agar kementerian dan lembaga terkait bersinergi untuk mengusut kebocoran data ini, dan selanjutnya menjaga dengan sistem keamanan digital yang lebih canggih lagi. Legislator asal Jabar ini berharap, sistem peralatan yang lebih canggih dapat menangkal hacker.
Menarik mencermati pendapat Nurul Arifin yang menyebutkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem kemanan digital negara salah satunya adalah dengan memperbanyak sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi atau IT. Tentunya, ahli teknologi yang memiliki kemampuan mumpuni untuk dapat menghalau hacker maupun kejahatan siber lainnya. Paling tidak, ada open recruitment SDM yang terlatih atau skillful (mahir) di setiap kementerian dan lembaga. Apakah Programmer, IT Support, Security Engineer, dan sebagainya.
Pendapat atau saran dari Nurul Arifin selaras dengan apa yang disampaikan di awal tulisan ini, yakni pentingnya SDM berkualitas dalam penguasaan teknologi dan digital. SDM yang baik akan menjadi daya dukung bagi pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital di lingkungan kementerian dan lembaga negara. SDM yang ada saat ini sudah cukup bagus, namun tidak ada salahnya untuk melakukan peningkatan. Sehingga mereka lebih mumpuni untuk dapat menghalau hacker maupun kejahatan siber lainnya.***
