BPJS Kesehatan adalah salah satu program andalan Indonesia yang membantu jutaan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Namun, di balik manfaatnya yang besar, ada sejumlah praktik di fasilitas kesehatan yang membuat BPJS terancam "boncos" alias tekor. Beberapa tindakan tidak transparan, bahkan curang, oleh oknum rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) menjadi penyebab utamanya.
1. Obat Diresepkan vs. Obat yang Diterima
Salah satu masalah yang sering dikeluhkan pasien adalah ketidaksesuaian antara resep dokter dan obat yang diterima. Contohnya:
*Dokter meresepkan obat untuk satu bulan, tetapi pasien hanya menerima untuk satu atau dua minggu.
*Sisa obat yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh BPJS tidak pernah sampai ke tangan pasien.
Lebih parahnya lagi, obat yang tidak diambil pasien dianggap hangus. Padahal, BPJS sudah menanggung biaya tersebut. Ke mana perginya obat yang tidak diambil? Jika obat ini kembali ke stok rumah sakit dan dijual lagi, maka ada keuntungan ganda yang tidak semestinya dinikmati pihak rumah sakit.
2. Pasien Tidak Menerima Bukti atau Tanda Terima Obat
Pasien sering tidak diberi tanda terima obat atau rincian yang jelas tentang jumlah dan jenis obat yang diberikan. Hal ini membuka celah bagi oknum untuk melaporkan jumlah obat yang lebih banyak dari yang sebenarnya diberikan kepada pasien.
Karena merasa "tidak membayar langsung", pasien sering tidak menuntut informasi lebih lanjut. Akibatnya, obat yang dilaporkan ke BPJS mungkin berbeda dari yang diterima pasien, dan ini bisa merugikan sistem secara besar-besaran.
3. Pelayanan Dibatalkan, Tagihan Tetap Jalan
Ada juga kasus di mana jadwal pelayanan di rumah sakit atau faskes dibatalkan, tetapi mereka tetap mengirimkan tagihan ke BPJS. Misalnya:
*Pasien sudah membuat perjanjian untuk tindakan medis, tetapi layanan tidak dilakukan.
*Meski demikian, rumah sakit tetap mengklaim biaya tersebut ke BPJS, yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan.
Praktik seperti ini jelas tidak etis dan merugikan, baik BPJS maupun pasien.
4. Kenapa Praktik Seperti Ini Bisa Terjadi?
Beberapa alasan kenapa praktik ini bisa terus terjadi:
*Kurangnya Pengawasan: Tidak semua rumah sakit diaudit secara rutin, sehingga celah untuk manipulasi data tetap ada.
*Ketidaktahuan Pasien: Pasien sering tidak tahu hak mereka atau tidak memiliki informasi lengkap tentang layanan yang diberikan.
*Sistem Manual yang Tidak Transparan: Masih ada proses administrasi yang kurang digitalisasi, sehingga sulit memantau realisasi pelayanan dengan klaim BPJS.
5. Dampaknya untuk BPJS dan Pasien
*BPJS Boncos: Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan habis untuk klaim palsu atau praktik curang.
*Pelayanan Tidak Maksimal: Pasien tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, sementara dana BPJS terbuang sia-sia.
*Kepercayaan Publik Menurun: Jika dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap BPJS dan fasilitas kesehatan.
6. Solusi yang Perlu Dilakukan
Untuk mengatasi praktik seperti ini, beberapa langkah yang bisa diambil meliputi:
1.Transparansi dalam Pelayanan
Setiap pasien harus menerima tanda terima obat dan rincian layanan yang diberikan, sehingga mereka bisa memeriksa kesesuaian dengan resep dokter.
2.Audit Berkala dan Ketat
BPJS harus melakukan audit rutin terhadap klaim rumah sakit dan memastikan layanan yang diklaim sesuai dengan yang diberikan kepada pasien.
3.Edukasi Pasien
Pasien perlu diberi edukasi tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengetahui detail layanan dan obat yang mereka terima.
4.Digitalisasi Sistem
Penerapan rekam medis digital yang bisa diakses pasien akan membantu memastikan transparansi dan mencegah manipulasi data.
5.Sanksi Tegas
Rumah sakit atau faskes yang terbukti melakukan praktik curang harus diberi sanksi tegas, mulai dari denda hingga pencabutan kerja sama dengan BPJS.
7. Penutup: Saatnya Sistem BPJS Lebih Baik
BPJS adalah aset besar untuk masyarakat Indonesia. Namun, praktik-praktik curang oleh oknum di rumah sakit atau faskes bisa membuat sistem ini boncos dan kehilangan tujuan utamanya.
Di negara-negara lain, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan sistem jaminan kesehatan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, edukasi pasien, dan penerapan teknologi, kita bisa memastikan BPJS menjadi lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Mari kita bersama-sama menjaga BPJS agar terus menjadi solusi kesehatan rakyat, tanpa celah untuk praktik yang merugikan.
