Tragedi Kecelakaan Perlintasan Sebidang Terus Berulang, Jaminan Negara atas Keamanan Dipertanyakan

Kecelakaan kereta api dengan kendaraan lain lagi-lagi terjadi. Masih di bulan dan tahun yang sama, Juli 2023, kereta api tabrak truk di Semarang, tabrak sepeda motor di Sidoarjo, kini melibatkan mobil di Jombang hingga mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan dua orang masih berada dalam perawatan. Kejadian demi kejadian yang terus terjadi tentu membuat khalayak mempertanyakan bagaimana jaminan keamanan yang diberikan oleh negara?

Nyawa Terus Dipertaruhkan
Sudah semestinya kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi membuat banyak pihak, terutama pemegang kebijakan untuk introspeksi. Setelah kejadian kecelakaan kereta api di Jombang ini, fakta baru baru dimunculkan. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7, Jawa Timur menyebut bahwa terdapat 127 dari total 215 perlintasan sebidang di wilayah mereka yang tidak dilengkapi dengan penjagaan (cnnindonesia.com, 30-07-2023).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan berbagai upaya demi  meminimalisir kecelakaan lalu lintas di pelintasan kereta sebidang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, menyatakan bahwa target utama mereka adalah menutup pelintasan sebidang yang ada. Selanjutnya, ia mengungkap bahwa pelintasan sebidang resmi yang berjarak dekat, misalnya pelintasan yang berjarak kurang dari 800 meter, juga akan ditutup (Beritasatu.com, 26-07-2023).

Fakta di atas sekiranya cukup untuk menunjukan bahwa perlintasan kereta sebidang yang tidak ada penjagaan amat rawan terjadi kecelakaan. Kejadian demi kejadian tidak hanya pada bulan-bulan ini saja terjadi, tetapi setiap tahun masih saja terjadi, wacana yang diberikan untuk mengantisipasi pun jauh dari rencana, dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Hal ini jelas menunjukan bahwa nyawa terus dipertaruhkan, tanpa jaminan keselamatan.

Belenggu Kapitalisme 
Kecelakaan di perlintasan sebidang tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah masinis. Sebab, korban juga memiliki andil  dalam terjadinya kecelakaan ini, dalam hal ini adalah keteledoran yang ia lakukan. Dan keteledoran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seandainya negara melakukan perannya secara penuh, sudah barang pasti keselamatan berlalulintas bisa didapatkan.

Negara mempunyai andil mengayomi rakyatnya, memastikan keamanan dan keselamatannya, termasuk dalam berkendara. Terlebih pengaturan yang membuat rakyat merasa nyaman dan aman.

Terdapat ratusan perlintasan yang memang membutuhkan penjagaan. Seperti petugas untuk mengatur dan mengkondisikan lalu lintas, palang untuk menutup ketika kereta datang dan sebagainya. Jika tidak ada tentu saja rawan terjadi kecelakaan, terlebih di jam- jam malam.

Salah satu penyebab minimnya penyediaan layanan keamanan ini  ialah karena ditinjau dari masalah pembiayaan. Negara tidak mampu menyediakan layanan yang memadai, yang ada tidak maksimal dan hanya ala kadarnya. Padahal, negeri ini adalah negeri yang kaya, semestinya mudah untuk memberikan pembiayaan bagi pelayanan publik tidak terkecuali keamanannya.

Beratnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk dalam masalah keamanan adalah buah penerapan sistem Kapitalisme. Dalam sistem ekonominya sendiri, kapitalisme telah mengeruk sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, hari ini karena penerapan sistem ini, SDA justru dikuasai dan dinikmati pihak swasta. Akibatnya, negara tak berdaya, pemasukan pun menjadi minim.

Islam Menjamin Kemanan Warganya

Kemanan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi. Negara harus semaksimal mungkin untuk menyediakan layanan yang baik dan memadai. Islam menempatkan pemimpin sebagai pihak yang memikul tanggung jawab dan amanah yang berat ini, mereka dididik dan sadar betul bahwa kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Terkait keselamatan dan keamanan sudah barang tentu mendapatkan jaminan. Negara akan membangun perlintasan sebidang yang aman, memberi rambu-rambu berupa alarm, palang atau apapun yang bisa menjadi tanda, juga penjaga di setiap perlintasan. Para penjaga ini akan digaji dengan gaji yang layak dan memadai.

Biaya yang digunakan untuk membangun fasilitas juga untuk gaji penjaga perlintasan memang tidak sedikit. Namun, negara bisa memenuhinya sebab negara memiliki sumber pemasukan yang beragam di antaranya dari harta fa'i, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Pengelolaan SDA juga tidak diberikan kepada asing, tapi dilaksanakan sendiri oleh negara. Dengan begitu rakyat bisa merasakan kebutuhan hidupnya terpenuhi, termasuk layanan transportasi yang memadai, aman, nyaman, mudah lagi murah.

Kebijakan ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang menerapkan Islam secara kaffah, yang menjadikan Islam sebagai landasannya. Sudah semestinya umat memperjuangkan tegaknya Islam dalam bingkai Khilafah dan melepaskan diri dari belenggu Kapitalisme.

Wallahu a'lam bisshowab