Kalau kita memantau dan merasakan hidup sebagai warga masyarakat Aceh maka kita akan menemukan suatu masalah yang kontroversial ditengah status dan kondisi hidup warga masyarakatnya.
Mengapa demikian? Karena dengan status daerah khusus Aceh mendapat tambahan anggaran yang besar dibanding provinsi lain di Indonesia, hal ini mungkin hanya berlaku bagi provinsi lain yang terbatas seperti Papua dan Papua Barat. Namun diprovinsi lain tersebut dana negara untuk rakyat itu terang-terangan dibagi kepada rakyat ketika rakyat menghadapi krisis. Sebenarnya ada esensi lain yang ingin dicapai dengan kebijakan itu yakni pemimpin dan rakyatnya bersatu meskipun banyak yang menilainya bodoh.
Uniknya Aceh tidak pernah kita temukan sekalipun ada pemimpinnya yang berlaku demikian, ironisnya daerah bergelar terbalik dimana kaya dengan kompetensinya justru menjadi provinsi termiskin di Sumatera padahal uang yang diperoleh dari pemerintah pusat berjumlah lebih banyak dengan statusnya yang khusus. Penggunaan uang daerah di Aceh sepenuhnya bisa dikatagorikan mutlak secara politis karena uang daerah juga dipergunakan oleh pimpinan dan wakil rakyatnya yang dinamakan uang aspirasi.
