Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Pemimpin seharusnya mempertontonkan Kepada Rakyat Upaya Membuka Lapangan Kerja sebesar-besarnya bagi stabilitas pendapatan perkapita rakyat, apalagi kita sedang menghadapi covid 19. Dalam kondisi normalpun indikator ini menjadi visi dan misi kepala pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga berlaku global. Maknanya membuka akses berusaha dan lapangan pekerjaan adalah kebutuhan utama setiap warga negara dinegara manapun jua.
Jika sebatas dominasi mempertonton propaganda politik kepada rakyat dengan pola-pola politik dan kondisi sosial hari ini, tidak ubahnya sama dengan Anak kecil membawa pisau.
Melihat politik Indonesia selama sepuluh ini bagaikan dalam laku hukum rimba, bisa saja hal ini pertanda demokrasi telah berlalu dalam dunia politik dan pemerintah kita. Meski sebahagian  orang menganggap pemerintah saat ini memberi harapan terhadap perbaikan demokrasi dalam momentum-momentum yang bukan rencana dan skenario penguatan demokrasi tetapi secara kebetulan pendekatannya sama dengan konsep untuk penguatan demokrasi.
Sistem politik dengan pola-pola melemahkan partai politik lain dan kebebasan politik rakyat tidak ubahnya pemerintah hanya berkonsentrasi merampok kedaulatan rakyat dan membentengi pendidikan politik rakyat Indonesia, melalui partai politiknya dan lembaga-lembaga ekstra politiknya.
Kenapa demikian? Tentu saja kebijakan menyogok masyarakat di akar rumput dengan standar biaya hidup dan kesehatannya, kemudian kekuasaan digunakan untuk melakukan aksi politik yang mematikan terhadap masyarakat lain yang menggunakan hak politiknya dan berpolitik sesuai dengan konstitusi negara.
Sebenarnya pemerintah harus membuka ruang untuk kenyamanan politik warga masyarakat yang berpolitik agar kompetensi bangsa ini berguna untuk meningkatkan kualitas politik yang bermuara untuk kesejahteraan hidup rakyat. Karena politik mempengaruhi kehidupan rakyat secara langsung tetapi bila politik dipasung dalam kebelengguannya maka dapat dipastikan negara dalam kendali kekuasaan absolut dan mentalitas serta moralitas rakyat sudah pasti terjajah.
Berikutnya rakyat hanya menunggu belas kasihan pemerintah dan kekuasaannya dan pemimpin hanyalah sebatas orang kaya yang nilainya diukur dengan kedermawanannya dalam memberi bantuan kepada rakyat secara sporadis.
Meski banyak juga para politisi dan pendukung yang mengamini prilaku politik pemerintah saat ini, namun menurut saya mereka berpendapat sebagai orang yang mendapat manfaat dari pemerintah atau menggantung hidupnya pada pemerintah melalui oknum politisi atau mentalitasnya korup atau memang dasarnya tidak cukup paham tentang demokrasi yang sesungguhnya.
Dampak pembiaran atau kesengajaan pemerintah dalam kebijakan politik negara dengan sistem kampak (ax sistem) atau membelah partai politik tidak berbeda dengan memberi ketidakpastian kepada rakyat dan intinya mengadu domba rakyat. Meski dampak tersebut belum memperlihatkan sisi negatifnya yang sempurna maka kebijakan tersebut hanya menunggu peledakannya sebagaimana bom waktu.
Dalam politik dikenal dengan teori kebisuan spiral (spiral silence theory) dimana rakyat yang diam dan hatinya menentang akan semakin besar dan mengurung kekuasaan yang terlalu dominan dalam berkuasa. Bahkan rakyat paham bahwa prilaku pemerintah dianggap curang dan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya.
Pada waktunya masyarakat diam itu akan bangkit dan terjadilah pemberontakan sosial terhadap negara dan pemerintah sedang berkuasa. Sehingga secara terpaksa mereka melakukan aksi politik inkonstitusional namun karena telah menjadi kecenderungan sosial maka rebutan atau pemaksaan kehendak rakyat dapat menjadi kostitusional karena partai politik dianggap tidak punya kemampuan sebagai asset politik rakyat atau alat politik rakyat.
Sebagai contoh yang pernah dialami negeri ini pada tahun 1966 dan tahun 1998 yang lalu. Dimana momentum rakyat menurunkan Soekarno dan Soeharto dari presiden dengan cara paksa oleh rakyat.
Meskipun yang melakukan aksi politik itu pembantunya presiden tetapi khalayak yang melek politik memahami aktivitas politik itu sebagai pekerjaan yang dipertanggung jawabkan oleh presiden.
Dengan kondisi politik sosial saat ini mungkin saja penguasa dapat melakukan pekerjaan politik semacam ini. Karena masyarakat tidak memahami politik yang sesungguhnya. Yang dikonsumsi oleh masyarakat hanya propaganda politik kemudian membangun opini seakan memang begitulah normalnya politik bisa melakukan segala cara.
Padahal politik itu mengilustrasikan suatu bangsa, apakah abal-abal, kanibal atau bangsa yang beradab. Karena itulah pemimpin dibutuhkan wawasan bernegara dan seseorang yang cukup kualitas dan kapasitasnya sebagai pemimpin rakyat banyak yang diikat dengan organisasi bernama negara.
Kita sebagai rakyat tentu tidak ingin melihat negara ini hancur lebur dan rakyat sengasara dalam suatu kepemimpinan. Karena negara bagi rakyat secara umum adalah alat untuk membawanya pada peningkatan kesejahteraan. Sementara bagi politisi negara bisa saja dijadikan alat mainannya sesuai selera dengan politik yang menghalalkan segala cara yang mengutamakan kekuasaan daripada kesejahteraan. Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan rakyat banyak.
Kenapa rakyat tidak boleh tinggal diam menyaksikan sistem politik ini, tentunya menyebabkan runtuhnya pembangunan demokrasi sebagaimana konstitusi negara yang merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.
Partai politik sejak sepuluh tahun belakangan ini tidak nyaman melaksanakan sistem demokrasinya. Berbeda dengan partai politik yang memang tidak menerapkan sistem demokrasi atau mereka memelihara sistem militeristik pada organisasi sipil. Dan jika rakyat memilihnya maka itu adalah bahagian dari ketertinggalan daya pikir rakyat itu sendiri.
Partai politik yang melalui sistem pemilihan akan berhadapan dengan pengkhianatan dari dalam (internal). Ada sinyalemen penguasa sebagai kapitalizem yang membiayai politik para avonturir demi menundukkan politik partai yang berorientasi pada sistem kepemimpinan demokratis. Hal iniemungkinkan karena alat tukar politik di negara ini masih berorientasi pada alat tukar barang dan jasa sebagaimana dalam perdagangan biasa.
Apalagi uang sogok masih menjadi alternatif untuk memelihara kebutuhan primery pemain politik, sehingga masyarakat politik belum cukup syarat sebagai anggota musyawarah yang berperan mengambil keputusan kehidupan publik.
Jika hal ini terpelihara secara rapi maka dapat dipastikan bahwa pemimpin partai politik sebahagian besar adalah justru pengkhianat partai politik itu sendiri. Sedangkan pimpinan daerah yang memberi suara adalah para politisi yang menjual kepala masyarakat di daerahnya untuk kepentingan pribadi.
Lalu siapakah yang memberi pendidikan politik rakyat? Jawabnya adalah para avonturir politik yang mengkhianati konstitusi partai politiknya.
Kapan hal ini berakhir? Ketika penyalahgunaan kekuasaan negara dan partai politik sampai pada klimaknya, dimana rakyat menjadi jenuh dan stagnan dalam pembangunannya. Selanjutnya mereka berkesadaran terhadap pentingnya politik dalam hidup bernegara. Atau ketika ada penggerak revolusi atau reformasi sebagaimana terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.
Saat itulah para pendhalim hak politik rakyat menjadi sasaran kemarahan politik, dan para avonturir itupun sudah tidak sanggup membiayai politiknya karena sistem politik yang salah kaprah. Akhirnya menekan dan memeras kader dan anggota politiknya sendiri.
Sementara itu kerugian dalam politik seperti ini sangat parah bagi kekuasaan rakyat dalam sistem negara. Rakyat akan menjadi terjajah menjadi budak dan pemimpin politik menjadi tuan atau majikan rakyat. Siapapun yang bertentangan dengan pemimpin partai politik akan mendapat sanksi hidup baik masyarakat dalam partai politik pusat maupun masyarakat di daerah bahkan sama sekali tidak dihitung dalam politiknya. Bahkan menjadi korban politiknya meski masyarakat tidak sepenuhnya paham tentang logika tersebut.
Karena kapahaman dan wawasan terbatas maka prilaku ini menjadi kecenderungan bahkan masyarakat menganggap mereka hanya bisa melihat mereka sebagai pemenang dan pemimpin politiknya. Padahal merekalah yang secara terorganisir merusak kehidupan rakyat dan negara dalam waktu yang lama. Karena itulah kehidupan rakyat negara terjajah akan menjadi budaya yang hanya bisa dipulihkan dalam waktu yang lama. Karena prilaku para pengkhianat politik selalu menjadi kebijakan publik dan mendidik rakyat secara masif dan merekalah penjajah baru anak bangsanya sendiri.
Salam
