Sejak usia belia dalam pendidikan dasar kita mengawali pengenalan atau mencicipi dasar-dasar kepemimpinan, dengan pengetahuan nama-nama pahlawan, nama-nama raja, nama-nama presiden, nama-nama pemimpin pemimpin dalam perjuangan bangsa, agama bahkan hingga pemimpin pemberontakan.
Pada masa lalu pemimpin masyarakat itu berbasis kerajaan, sehingga kekaderan kepemimpinan pun terjadi dalam lingkungan keluarga kerajaan yang secara turun-temurun. Ada kelebihan pengkaderan intensif dalam keluarga, kader pemimpin dapat terdidik sejak mereka dilahirkan oleh ibunya baik permaisuri maupun selir.
Sistem kepemimpinan kerajaan menegaskan bahwa pemimpin dilahirkan dalam sebagai titisan raja yang sedang berkuasa, sementara dalam perkembangan pendidikan dan pengetahuan dan peradaban manusia sistem ini dianggap tidak lazim karena kemutlakan dalam kekuasaan yang cenderung melahirkan kesewenangan.
Meskipun beberapa negara di dunia masih menganutnya secara rapi, sebagaimana Maroko, Thailand, Japan, Malaysia, Arab Saudi bahkan Inggris dan beberapa negara lainnya yang kemapanan sistemnya belum mengalami revolusi sosial. Beru-baru ini Thailand mulai terlihat ada gejolak sosial dalam mengusik kemapanan kerajaan, dan itu menjadi tanda-tanda equilibrium politik antara kuasa raja dan kepintaran rakyat.
Setelah pendidikan masyarakat berkembang dan pengetahuan serta wawasan meningkat secara menyeluruh manusia memahami kesetaraan dan mentalitasnya mulai terdidik sebagai pemimpin bukan lagi sebagai pengikut semata yang kemudian menjadi status sosialnya hingga ke anak-pinak sebagaimana kepemimpinan masa lalu dengan kerajaan yang jahil. Bahkan sampai melahirkan status sosial manusia dengan sebutan budak yang tidak ubahnya seperti binatang yang diperjual belikan.
Sistem kerajaan dibumi akhirnya menjadi seimbang dengan lahirnya sistem demokrasi yang merupakan antitesis dari sistem kepemimpinan dimasa lalu. Sistem demokrasi menyembunyikan kekuasaan dalam suatu ruh yang filternya berorientasi pada kualitas kepemimpinan menurut dominasi masyarakatnya.
