pemerintah. online yang tidak memberi ruang komentar publik adalah bagian dari pendukung kepemimpinan otoritarian dan perawat pendidikan feodalisme.
Pernyataan diatas adalah  hipotesa sosial politik atas landasan ilmu pengetahuan sosial dan politik yang perlu dikerjakan sebagai tugas pemerintah dalam pembangunan mentalitas rakyat untuk pembangunannya.
Hal ini menjadi tugas kementerian bidang informatika yang harus berkonsentrasi untuk itu. Karena itu mereka diberi gaji dan fasilitas yang memadai atas nama negara.
Jika tidak untuk apa keberadaan mereka sebagai bagian penting dalam pemerintahan. Sama saja kementerian ini telah gagal selama sepuluh tahun terakhir dalam pembangunan mental.
Mari kita bedah poin-poin penting dalam pernyataan tersebut di atas dengan batasan pengetahuan sosial yang bisa kita temui diruang sosial dan tentunya dengan kebijakan pemerintah.
Pertama,
Media tanpa ruang komentar:
Media yang membatasi atau menghilangkan ruang komentar memang memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan partisipasi publik.
Kedua,
Kepemimpinan otoritarian:
Kepemimpinan otoritarian seringkali ditandai dengan kontrol ketat terhadap informasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Media yang tidak menyediakan ruang untuk komentar publik dapat dianggap sebagai alat untuk membatasi dialog dan kritik.
Ketiga,
Pendidikan feodalisme:
Pendidikan feodalisme mengacu pada sistem pendidikan yang hierarkis dan menekankan kepatuhan pada otoritas. Dengan membatasi ruang komentar, media dapat memperkuat sistem pendidikan semacam ini dengan membatasi akses masyarakat pada informasi dan perspektif yang berbeda.
Namun, perlu diingat bahwa korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Meskipun ada korelasi antara media tanpa komentar dan praktik otoritarian, tidak serta merta semua media yang tidak menyediakan ruang komentar mendukung kepemimpinan otoritarian.
Inilah celah untuk menghalalkan media tanpa komentar atau masih ada landasan sebagai dalih untuk keberadaan partisipasi publik pada media bersangkutan.
Pada dasarnya itu hanya menjadi salah satu faktor yang memberi sinyal bahwa media dengan model tersebut sebagai media yang mendukung kepemimpinan otoritarian dan perawat feodalisme sosial.
Memang ada saja alasan yang dapat diberikan oleh pimpinan media tersebut, Â mengapa media mungkin memilih untuk tidak menyediakan ruang komentar antara lain:
Pertama,
Mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian:
Banyak platform media sosial telah mengalami kesulitan dalam mengelola komentar yang berisi informasi palsu, ujaran kebencian, dan ancaman. Untuk menjaga kualitas diskusi dan melindungi pengguna, beberapa platform memilih untuk membatasi atau menghilangkan fitur komentar.
Kedua,
Fokus pada konten berkualitas:
Beberapa media mungkin memilih untuk lebih fokus pada penyediaan konten berkualitas daripada mengelola diskusi di kolom komentar.
Ketiga,
Pertimbangan teknis dan sumber daya:
Mengelola kolom komentar membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi tenaga manusia maupun teknologi.
Kesimpulan:
Media tanpa ruang komentar memang dapat menjadi indikator potensi adanya praktik otoritarian dan perawatan feodalisme dalam masyarakat.
Yang masih perlu dibahas hanya beberapa hal untuk mengambil kesimpulan atas hipotesa sosial diatas.
Pertama,
Kriteria apa yang dapat digunakan untuk membedakan antara pembatasan komentar yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan pembatasan komentar yang bertujuan untuk membungkam kritik?
Kedua,
Bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah moderasi konten dan memungkinkan diskusi yang lebih sehat di ruang online?
Ketiga,
Apa peran pemerintah dalam mengatur media dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang beragam dan ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi publik?
Selebih hanya dua hal untuk menyediakan media online demokratis berkualitas bagi pendidikan dan informasi masyarakat yakni antara persyaratan Media online yang harus menyediakan ruang komentar untuk publik  demi kualitas informasi publik atau dibuat dalam daftar merah media online yang tidak memenuhi syarat.
Jika perlu pemerintah juga harus menyediakan stimulus untuk media online dalam rangka mendukung pembangunan mentalitas sumber daya manusia sebagaimana konstitusi negara.
Hal inilah yang dapat mengurangi penyebaran hoak dan memperbaiki mentalitas rakyat yang selama ini harus dilakukan oleh pemerintah yang senantiasa mengkampanyekan pembangunan mental.
Gramsss....
