Oleh : Tarmidinsyah Abu (goodfathers)Kualitas demokrasi dapat membentuk peradaban dalam masyarakat, dimana akan sampai pada etika-etika yang normal ketika orang yang berpolitik menggunakan ideologi, misalnya di Indonesia semua orang menggunakan tool nilai-nilai agama sebagai landasan berdemokrasi.
Orang Islam yang dominan di negara ini tentu seyogyanya harus memahami politik demokrasi yang sesuai dengan konstitusi negara.
Jadi orang yang terjun ke dunia politik partai harus membawa etika ke semua sisi politiknya, karena pekerjaan politik itu bukan pekerjaan kasar sebagaimana kita saksikan selama ini tapi sebaliknya pekerjaan halus yang membutuhkan ujian kesabaran, moralitas, mentalitas, ketaatan pada Tuhan dan ketaatan pada kesepakatan manusia.
Yang membedakan politik kita dengan politik orang-orang sekuler, politik orang barat hanya faktor etika.
Catatan utama yang harus selalu menjadi landasan dalam politik kita sebagai orang beragama adalah membawa NILAI-NILAI agama dalam politik. Bila kita sebagai orang Islam maka yang mewarnai prilaku kita adalah ajaran Islam begitu juga terhadap agama lain mereka harus membawa nilai-nilai agamanya dalam politik. Hal ini dapat menjadi pemersatu, karena semua agama mengajarkan amar makruf nahi mungkar.
Jadi jangan dibalik, sebagaimana pemikiran sebagian orang dimana mereka berpolitik untuk membangun agama. Karena itu banyak diantara kita salah kaprah dalam menempatkan agama dalam politik. Maka perjuangan politik akan hilang substansinya ketika kita berjuang untuk membangun agama. Yang benar politik berjuang untuk mencapai cita-cita bernegara yaitu muara akhirnya kesejahteraan rakyat. Sementara cita-cita politik rakyat adalah menemui kedaulatannya. Keliru kalau kita masih berpikir agama yang menjadi perjuangan politik rakyat.
Kenapa begitu? jawabnya karena agama adalah ajaran yang sudah FINAL yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul dimasa lalu. Yang paling penting dalam agama adalah KETAATAN dan KUALITAS KEIMANAN kita yang dapat diukur dengan prilaku dan sikap dalam segala bidang termasuk dalam politik.
Agama Islam pedomannya adalah kitab suci Alquran dan hadist yang ditinggalkan dalam kitab. Maka semua orang dimata tuhan itu sama tidak berbeda mereka adalah zero (nol) tanpa ketaatan. Tidak berbeda dengan hukum keadilan dalam demokrasi bahwa setiap orang dimulai dari Zero karena lahirnya sama-sama telanjang, yang membedakannya adalah prilaku, pengabdian dan yang paling besar berbuat kepada sesama.
Maka dalam beragama dan berpolitik yang menggunakan garis komando sama sesatnya, dimana seharusnya membangun sumber daya manusia sehingga masyarakat mandiri dalam politik dan agama. Tidak masuk akal orang berdoa kepada tuhan harus menggunakan perantara sebagaimana meminta melalui birokrasi.
Karena itu dalam politik yang oleh sebahagian orang mempersepsikannya boleh menggunakan segala cara adalah KESESATAN yang telah merubah manusia berpolitik menjadi POLITIK SETAN.
Atas dasar itu maka sebagai orang beragama kita harus berhati-hati dalam politik, misalnya sebagai orang Islam maka kita jangan mencoba-coba untuk menyogok jabatan pada rakyat. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hukum sogok mutlak haram dalam Islam juga dalam politik berkonstitusi demokrasi.
Akibatnya apa? pendapatan kita sepanjang jabatan dalam politik bernegara selama hidup tidak berbeda dengan kita makan daging babi dan dengan sendirinya juga mengajak anak, istri kita untuk makan haram bersama.
Lalu untuk apa kita bicara orang makan daging babi di parlemen? Karena diparlemen juga banyak yang sedang menikmati daging babi dalam setiap nafasnya.
Pimpinan Partai Harus Berperan dan Berfungsi
Dalam mengatasi terjadinya pembodohan rakyat dalam politik maka di perlukan orang-orang yang mumpuni dalam pengelolaan partai politik.
Dia harus sabar, dan dia harus menguasai politik secara menyeluruh, bila masih menggunakan sistem komando dalam politik maupun agama maka mereka tergolong sebagai pemimpin demagog yang telah mendegradasikan manusia sekelas kepemimpinan binatang dimana tidak memerlukan pemikiran, tinggal mengikuti perintah kiri atau kanan sebagaimana gembala. Bila masih jaman batu mungkin saja, karena manusia masih pada tahapan memenuhi kebutuhan sebatas makan hari ini dan pemuas kebutuhan masih amat terbatas. Maka hukum rimba adalah hukum yang normal dimasa itu.
Lalu bagaimana  yang seharusnya?
Tentu saja pimpinan partai politik harus berperan dan berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Berikutnya merekrut calon-calon pemimpin dari masyarakat.
Partai politik tidak dapat menutup diri dari masyarakat karena pada dasarnya partai politik itu adalah asset masyarakat. Pandirinya harus tunduk kepada masyarakat maka kalau partai politik dibubarkan assetnya dikembalalikan kepada lembaga sosial.
Karena itu di negera yang sudah maju partai politik diminta oleh masyarakat untuk menyetor uang iuran baik tahunan atau bulanan atau periodik. Begitulah kemandirian masyarakat yang sudah melek politik, kalau pada masyarakat kita bisa menimbulkan persepsi negatif, dan bisa saja orang biasa beranggapan bahwa orang partai gila yang meminta iuaran.
Tapi perlu diingat di negara maju bukan partai politik yang minta, iuaran tetapi muncul kesadaran untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada partai politik dan anggota tidak bersedia menjadi korban komando pimpinan partainya.
Oleh karena itu selama rakyat tidak memahami arah politik demokrasi maka selama itu juga rakyat dalam pembodohan. Rakyat hanya menjadi objek untuk jual beli suara dalam politik transaksional.
Berikut selama ini rakyat hanya mendapatkan toke-toke yang mendapat suara dengan mereka membelinya menggunakan cash money dan fasilitas yang diberikan oleh jabatan dimaksud.
Karena itu selama rakyat masih bodoh jangan berharap mendapatkan pimpinan daerah yang pintar. Berikutnya selama rakyat masih bodoh maka jangan bangga kita menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah kenapa?
Karena kita adalah produk yang dilahirkan oleh orang-orang tertinggal. Maka perkataan-perkataan pimpinan daerah yang bercampur dengan sentimen politik dan kekuasaan menjadi bahan lelucon bagi mereka yang memahaminya dan mereka memperhalus dengan kata kuatir dan prihatin.
Karena itulah bila ranah politik daerah anda belum memperbaiki kualitas demokrasi sebagaimana konstitusi negara maka semakin langka kita menemukan orang-orang pintar dan mumpuni dalam politik. Kenapa demikian?
Karena kecenderungan pada orang yang memahami dan mumpuni tidak akan match dengan sistem politik transaksional yang akan menjerat mereka sendiri, sementara orang bodoh menikmatinya walau ruang kebebasannya dimatikan yang penting bagi mereka bisa jadi pejabat atau wakil rakyat yang selalu harus menjilat.
Karena itu berhentilah berbicara bahwa orang pintar hanya diam, yang benar orang pintar hanya bisa memberi pendidikan politik dalam kemandirian dengan harapan kita membaca dan belajar agar kita menjadi pemimpin.
Sementara dalam politik otoriter mereka hanya mencari cara supaya orang mengikuti perintah pimpinan dengan berbagai cara sesuai kepentingan yang diatas, dan anggota hanya dieksploitasi untuk menjadi anak buah selamanya.
Semoga timbul kesadaran dan pemahaman ditengah rakyat yang semakin hari semakin bertambah orang-orang yang memahami arah dan tujuan politik rakyat dan semakin rakyat tahu tentang konstitusi negara maka semakin baik kualitas pemahaman demokrasi pada rakyat.
Salam
