Karena pemisahan tersebut maka kepada rakyat sudah seharusnya bisa mengambil sikap dan keputusan ketika memilih dalam pemilukada dan pemilu legislatif minimal masyarakat wajib paham untuk tidak menduķung pembangunan kekuasaan mutlak (absolut) kepada suatu kelompok politik.
Berikutnya masyarakat dapat memaklumi bila terjadi perbedaan pendapat diatara lembaga tersebut sebagai suatu pertentangan yang mengutamakan kepentingan rakyat, sebagaimanan sering kita saksikan dalam penetapan Anggaran daerah (APBD) setiap tahun yang senantiasa tarik menarik dan akhirnya terjadi keterlambatan pengesahannya bahkan sampai terjadi pergantian kepala daerah.
Lalu apa sebenarnya yang harus diperhatikan dan dihindari oleh rakyat? Adalah jika terjadi konspirasi antara lembaga tersebut dalam hal anggaran, hukum dan lain lain dimana mereka tidak berbasis lagi pada kebenaran fungsinya sebagai lembaga demokrasi yang seutuhnya dalam peranannya.
Lalu kalau fungsi legislatif itu tidak berjalan normal sebagaimana standar kualitas demokrasi maka apa yang terjadi?
Tentu saja kekuasaan eksekutif yang otoritarian yang bisa menyeret kekuasaan melakukan penindasan terhadap orang yang berbeda pendapat dalam pembangunan rakyat. Bahkan kekuasaan pemerintah bisa menjadi penindas rakyat itu sendiri. Karena wakil rakyat sudah disfungsi akibat menerima fungsi sebagai pengguna anggaran dan terjadi pelemahan fungsi pengawasan termasuk anggaran daerah dan anggaran negara.
Berikutnya dampak dari disfungsi pengawasan tersebut, apa yang timbul?
Tidak lain adalah korupsi terjadi dalam berbagai bidang pembangunan yang mana rakyat hanya menjadi objek yang diperjual belikan sebagai dalih menarik anggaran negara dan penyalahgunaan uang negara dengan berbagai pola.
Karena itulah tidak perlu menjadi heran kalau rakyat hanya menjadi korban politik pemerintah.
Kenapa demikian? Tentu saja masing-masing lembaga baik eksekutif atau legislatif telah mereduksi fungsi pemerintah sebagai alat untuk menghasilkan uang sebagaimana pabrik industri.
Pembangunan rakyat? Sudah pasti pembangunan rakyat diabaikan terutama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara, lihat saja rakyat akan menerima perlakuan sebagai penerima bantuan bahkan terposisikan sebagai penerima sedekah bukan lagi sebagai user (pengguna manfaat) dari adanya pemerintahan dan negara.
Sesungguhnya elemen yang paling utama dalam bernegara adalah elemen rakyat, sementara elemen lain seperti pemerintah adalah sebagai elemen yang dibangun untuk pelayanan rakyat, maka dinegara demokrasi yang sudah matang rakyat sudah pasti memperoleh kesejahteraannya bahkan mereka sudah menganggap penerintah sebagai pelayan mereka.
Ingat di negara yang demokrasinya sudah mapan makin sedikit orang yang ingin bekerja sebagai bahagian pemerintahan karena mereka lebih bangga menjadi rakyat kenapa?
Ya tentu saja karena rakyat kedudukannya sebagaimana raja dalam negara. Jika ranjangnya ditengah malam rusak maka pemerintah wajib menggantikan dan mengantarnya kepada rakyat. Begitulah bila sistem demokrasi berjalan secara normal.
Kurang dengan konsep pembangunan demokrasi? Maka silakan perhatikan apa yang dilakukan oleh PLN sebagai perusahaan negara, ketika terjadi gangguan pada saat lampu padam dirumah anda karena kesalahan atau error layanan?
Tentu siapa saja warga masyarakat tanpa memandang status sosial apakah kaya, miskin, agama, budaya apapun dan partai politik apapun warga negara tersebut wajib dilayani oleh petugas PLN walaupun ditengah malam sekalipun.
Negara melalui pemerintah juga melakukan hal yang sama bila rakyat sudah memahami hak dan kewajibannya atau sering disebut rakyat melek politik.
Lalu pada kondisi rakyat lemah, apa sebenarnya yang terdesak dilakukan pemerintah disuatu daerah dan negara?
Tidak lain adalah mencerdaskan rakyatnya dalam hidup berdemokrasi sehingga mereka memahami hak-hak politik dan sekaligus kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian pemerintah harus membangun industri yang menghasilkan barang dan jasa untuk lapangan pekerjaan agar mereka tidak merubah jabatan dalam pemerintahan menjadi pabrik yang berorientasi pada besar bayaran untuk memperoleh jabatan.
Bukankah Islam mengajarkan bahwa perbedaan pendapat sebagai rahmatan lil 'alamin. Apakah sebagai orang Islam kita menafikan ajaran Islam?
Jika tidak yakin dan taat dengan ajaran tersebut maka jangan heran pemerintah dan pimpinan partai politik melakukan kemunafikan setiap saat karena mereka tidak memahami fungsi dan peranannya.
Maka jika rakyat belum memahami hukum demokrasi tentang kedudukan pemerintahan tentu saja sudah jelas dapat melahirkan pemerintah yang korup sebagai akibat kekuasaan absolut (mutlak) pada kelompok politik, dimana legislatif mereka kuasai dan eksekutif juga mereka kuasai.
Karenanya seidealis apapun mereka akan sewenang-wenang bila kekuasaan absolut (mutlak).
Oleh karena itu rakyat harus memahami jangan sampai mereka dikuasai untuk dikomandoi memilih dalam pemilu yang mengarah pada kekuasaan mutlak yang dapat menyebabkan rakyat itu sendiri rugi mutlak, karena partai politik dan pemerintahan dapat memperbudak rakyatnya atau menganak buahkan rakyat.
Salam
