Selain mengingatkan kembali akan sejarah keistimewaan DI Yogyakarta, peringatan ini juga dimaksudkan untuk menggelorakan semangat persatuan dan saling menghargai antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Republik Indonesia yang terjalin dalam periode itu. Demikian tulis Kompas.Com.
Berkaitan dengan ini, masyarakat desa Batakan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peristiwa peting yang mereka sebut sebagai pertempuran pantai Batakan pada medio 1946. Pertempuran meletus akibat kesalahan 'informasi intelijen'. Ketika itu para pejuang kemerdekaan di wilayah ini menerima info intelijen akan adanya pendaratan pasukan tentara KNIL Belanda. Para pejuang setempat mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadang pendaratan tentara 'Belanda' tersebut di pantai Batakan, sehingga terjadilah pertempuran sengit.
Pertempuran berhenti menjelang pagi setelah para pejuang kemerdekaan disana mengindentifikasi kapal pendaratan adalah “perahu kayu” bukan “kapal besi”. Memang ternyata kemudian bahwa yang mendarat adalah pasukan ekspedisi Angkatan Laut Divisi IV “Repoeblik Yogyakarta” dibawah pimpinan Overste (Letkol laut ) Hasan Basri yang berlayar dari Tuban – Jawa Timur.
Selanjutnya Overste Hasan Basri dan Mayor Aberani Soelaiman dan kawan kawan, mengumumkan Proklamasi 17 Mei 1949 di desa Ni'ih , Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu membentuk pemerintahan Gubernur Militer Angkatan Laut Repoeblik Indonesia ( ALRI Divisi IV) yang mendukung “Repoeblik Proklamasi 17 Agustus 1945” atau "Repoeblik Yogya". Gerakan ini merupakan antisipasi dari NKRI terhadap adanya gerakan pembentukan “Dewan Banjar”di Kalimantan Selatan sebagai instrument Repoeblik Indonesia Serikat (RIS) pasca perjanjian KMB Denhag 24 Desember 1949.
Almarhum Brigjen H. Hasan Basri kemudian dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan. Jejak perjuangan beliau dan para pejuang lainnya merupakan bukti peranan penting Yogyakarta dalam proses menegakan kemerdekaaan bangsa Indonesia.
Jika sekarang timbul polemik mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengusulkan agar Yogyakarta menjadi Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultan tanpa adanya Gubernur. Administrasi pemerintahan dilaksanakan sebagaimana pemerintahan NKRI oleh seorang Sekretaris Wilayah yang disusulkan oleh Sultan dan mendapat persetujuan DPRD Yogyakarta.
