Salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi adalah partai politik, karena partai politik merupakan pilar demokrasi sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Dalam demokrasi dikenal sebuah sistem yang disebut sebagai keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Dalam hal pemilihan umum, partai politik merupakan salah satu tokoh terpenting. Partai politik berperan besar sebagai lembaga yang menyalurkan calon-calon legislatif pada pemilu. Dikarenakan perannya yang krusial tersebut sehingga menyebabkan munculnya berbagai macam partai politik. Mulai dari partai yang sudah terkenal di kalangan masyarakat maupun partai-partai yang baru. Untuk mengendalikan banyaknya partai tersebutlah dibutuhkan keberadaan dari ambang batas parlemen. Parliamentary Threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Dengan ketentuan ini, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimal tidak berhak mempunyai perwakilan di parlemen, sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara demokrasi. . Contohnya, pada pemilu serentak 2019, diatur mengenai parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen yakni sebesar 4% dari keseluruhan suara sah di tingkat nasional. Partai politik memiliki syarat mutlak minimal suara 4% untuk bisa menduduki kursi di parlemen, sehingga mengakibatkan pemilihan umum serentak di tahun 2019 banyak calon anggota legislatif tidak bisa mendapatkan kursi parlemen walaupun suara di daerah besar namun partai pengusung tidak memenuhi parliamentary threshold. Maka parliamentary threshold perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbukan disproporsionalitas dalam pemilu.
KEMBALI KE ARTIKEL
