Membiarkan salah satu menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol juga dapat dianggap sebagai bagian dari "sedekah" politik. Tak mempedulikan akan muncul banyak kritikan dari masyarakat, karena komitmen yang dilanggar ketika 2014 yang lalu, Jokowi "melarang" para pembantunya rangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Unsur militer juga nampaknya menjadi hal yang tak terlelakkan bagi Jokowi dalam menjalankan skenario "sedekah politik"nya yang tentu saja bertujuan pada akhirnya mampu lebih memperkokoh elektabilitas dirinya ditengah isu hubungannya yang kurang baik dengan kalangan tentara. Selain "sedekah" kepada parpol besar, unsur militer nampaknya menjadi perhatian serius dirinya dalam menggalang kekuatan politik, utamanya jelang Pilpres 2019 mendatang.
KEMBALI KE ARTIKEL