Akhir Perburuan WTP di Lingkungan Lembaga "Pelat Merah"

Terkuaknya perdagangan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan oknum aparatur Kemendes, tampaknya akan menjadi pintu masuk bagi KPK dalam menelisik lebih jauh, lembaga “pelat merah” mana saja sebenarnya yang pernah diopinikan WTP oleh BPK. Jangan-jangan banyak lembaga lain yang mendapatkan status opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK tapi dari hasil kecurangan sebagaimana yang praktiknya secara gamblang dilakukan oleh Kemendes. Padahal sejauh ini, dari 87 jumlah lembaga negara yang telah diperiksa laporan keuangannya oleh BPK, ada 74 lembaga yang memperoleh opini WTP, berarti hampir 90 persen seluruh lembaga negara berstatus WTP. Lalu, fair-kah seluruh opini WTP atas pelaporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh BPK ini? Setelah terkuaknya praktik suap yang dilakukan oknum Kemendes kepada BPK, publik tampaknya semakin tidak memercayai seluruh prosedur yang dilakukan lembaga “pelat merah” karena lebih banyak rekayasa daripada realitasnya.