Perjalanan mencapai islah bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dirundung konflik pasca lengsernya Suryadharma Ali (SDA) dari kursi ketua umum partai berlambang Ka’bah ini semestinya berakhir sudah. Islah yang dikemas dalam forum konsensus bernama “muktamar islah” ini seharusnya menjadi titik balik bagi PPP untuk memulai menata kembali “serpihan-serpihan” yang sudah retak akibat sempat terpecahnya PPP menjadi dua kubu, antara kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz. Merujuk kepada AD/ART partai, muktamar merupakan forum tertinggi dalam partai dan memiliki legalitas yang kuat dalam menggulirkan sebuah kesepakatan bersama. Dengan demikian, jalur-jalur lain yang kemudian hendak ditempuh sebagai forum lain dalam islah selain muktamar adalah ilegal dan secara aturan kepartaian tidak dapat dipertanggungjawabkan baik hasil maupun konsekuensinya.
KEMBALI KE ARTIKEL
