Perkembangan politik di Indonesia saat ini telah ditandai dengan perubahan terminologi yaitu "reformasi" yang mencakup tiga penyebab utama kegagalan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Fenomena ini menandakan bahwa Orde Baru telah terlibat dalam praktik korupsi. , Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktik-praktik ini telah membawa ketidakstabilan di semua sektor, dan yang paling penting adalah penurunan tajam dalam kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Baru tidak ada orang yang berani mengungkapkan pendapatnya tentang keterlibatan Soeharto dalam KKN. Ia menjabat presiden selama 32 tahun dengan birokrasi opresif yang cenderung melanggengkan sistem yang diciptakan oleh penguasa absolut. Aktivis mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia menuntut penurunan harga yang melonjak dan meminta Soeharto turun. Tuntutan mereka yang gencar untuk reformasi ekonomi politik, didukung oleh mahasiswa dari sebagian besar universitas di Indonesia. Hal ini diikuti oleh demonstrasi massa hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Korupsi dan reformasi merupakan salah satu topik dalam studi politik Indonesia, terutama studi ekonomi politik, setelah runtuhnya Orde Baru. Salah satu permasalahan utama dalam Orde Baru adalah maraknya praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Pada pelaksanaannya, masa Reformasi juga tak terlepas dari berbagai polemik yang menghantam, seperti salah satunya ialah praktik korupsi yang marak terjadi. Korupsi sendiri pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengutamaan kepentingan pribadi dan suatu upaya memperkaya diri sendiri. Sistem sentralisasi, di mana kekuasaan yang sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu faktor pendorong maraknya korupsi di era Soeharto. Pemusatan kekuasaan serta praktik nepotisme membuat korupsi di kalangan elite-elite Soeharto dapat berjalan secara mulus.
KEMBALI KE ARTIKEL